Bisnis.com, JAKARTA – Target replanting 185.000 hektare kebun sawit sepanjang 2018 diragukan tercapai. Faktor syarat administrasi yang diterapkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dinilai menyulitkan petani sawit.
"Kalau cara kerjanya seperti ini, tidak akan selesai target 185.000 hektare tahun ini yang disampaikan Dirjen Perkebunan ini," ujar pengamat perkebunan Gamal Nasir melalui siaran pers.
Menurutnya, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak sejalan dalam menyukseskan program Presiden Jokowi tersebut.
BPDPKS merupakan adalah lembaga yang merupakan unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal.
BPDPKS bertugas mengelola sana perkebunan kelapa sawit baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Gama menyatakan Ditjen Perkebunan ingin petani segera melakukan replanting setelah sosialisasi disampaikan, tapi di sisi lain BPDPKS tak bisa langsung mencairkan dana karena harus melewati tahap verifikasi data lahan sawit dan pemilik sawit. Pemerintah menyubsidi Rp25 juta per hektare untuk peremajaan kebun sawit rakyat.
"Selama ini ada kesan saling menyalahkan antara Ditjen Perkebunan dan BPDPKS. Rekomendasi teknis yang diusulkan Ditjen Perkebunan ada beberapa yang belum cair uangnya. Akibatnya, saat Ditjen Perkebunan sosialisasi ke mana-mana, petani menganggapnya akan susah cair sehingga Dirjen Perkebunan pun kesulitan mendata petani mana yang mau replanting," paparnya.
Dia menyarankan BPDPKS memberi kelonggaran aturan, karena program replenting sangat baik untuk produktivitas minyak sawit ke depannya.
Dengan replanting, perkebunan sawit yang sudah tidak maksimal produktifitasnya karena pohon sudah terlalu tua, diganti dengan pohon-pohon baru, di mana bibit yang dipakai sudah tersertifikasi.
"Ini untuk kesejahteraan rakyat, harusnya dipermudah. Kalau sudah ada rekomendasi teknis oleh Dirjen Perkebunan, segera dicairkan, jangan diverifikasi lagi, terlalu lama itu, membuat petani menunggu lagi," ucapnya.
Verifikasi di antaranya meliputi kesesuaian data petani dan lahan; sertifikat lahan, laku lokasi tanaman sawit apakah di lahan perkebunan atau di hutan.
Secara terpisah, Junisab Akbar, Ketua Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), menyebutkan bahwa tata kelola mengutip dan mendistrubusikan pendapatan negara bukan pajak yang dilakukan oleh BPDPKS harus sesuai dengan esensi pendirian dari institusi itu.
Dia menjelaskan upaya menjaga konsistensi sumber sawit Indonesia dengan cara replanting tidak maksimal terwujud. Dia pun melihat BPDPKS tidak sejalan dengan Kementerian. Perilaku itu tentu sangat tidak elok, seakan hanya mereka saja yang mutlak berkompeten untuk tata kelola dana tersebut.
"Perilaku dan model manajemen mereka menurut kami harus dikaji ulang oleh pemerintah. Sudah cukup waktu untuk memberi kesempatan. Itu sudah bisa diasesmen. Saran kami BPK RI sebaiknya segera ditugaskan oleh DPR RI untuk melakukan audit kinerja dan keuangan BPDPKS," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
