Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menilai kondisi neraca perdagangan Juli 2018 yang defisit hingga US$2,03 miliar sebagai kondisi anomali yang diakibatkan oleh libur panjang pada Juni 2018.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menilai defisit yang terjadi merupakan kompensasi dari libur panjang yang terjadi selama Juni 2018. Impor yang seharusnya dilakukan pada Juni dipindahkan ke Juli 2018.
"Jadi ada kegiatan impor terutama, itu banyak yang dilakukan sebelum lebaran dan libur panjang dan kemudian dikompensasi pada bulan Juli. Jadi, mungkin itu salah satu deviasi statistik yang perlu dibersihkan dulu untuk melihat trennya secara total," jelasnya kepada Bisnis, di Kantor Kemenko, Rabu (15/8/2018).
Dia melanjutkan, apapun hasilnya, pemerintah tetap fokus melakukan perbaikan neraca pembayaran terutama dari sisi trade account dan current account deficit (CAD).
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, lanjutnya, dilakukan secara konsisten untuk melakukan pengendalian agar pertumbuhan ekonomi tetap bisa di atas 5% di tengah lingkungan global yang dinilai tidak kondusif. "Ini agar tidak mengalami distrupsi yang terlalu besar," jelasnya.
Menurutnya hal pertama yang pemerintah lakukan adalah dengan mengontrol langsung komponen-komponen impor dari proyek-proyek yang tengah dilakukan pemerintah.
Kemudian, pemerintah akan melaksanakan aturan TKDN dan melakukan pengunduruan proyek yang dianggap tidak memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan kesempatan kerja.
"Itu yang akan diseleksi dulu untuk kemudian di-rescedule atau ditunda," imbuhnya.
Sementara dari sektor industri dan perdagangan, terdapat 500 komoditas yang akan dievaluasi Menteri Perindustrian, dikaji mengenai kertersediaannya di dalam negeri. Jika memang komoditas itu diproduksi dalam negeri, pemerintah mengkaji alasan kenapa tetap impor dengan jumlah besar.
Pemerintah pun akan melihat dari sisi produktifitas dan daya saing produk industri dalam negeri tersebut.
"Namun, yang menjadi salah satu benang merahnya yang bisa kita manfaatkan adalah industri dalam negeri harus melihat ini sebagai opportunity. Ini saat kita kursnya menguat berarti barang impor jadi semakin mahal, kalau ditambah pengendalian pemerintah supply-nya semakin sedikit," jelasnya.
Dia berharap industri dalam negeri bisa menggunakan kesempatan ini untuk maju. Sementara pemerintah akan terus memperhatikan halangan industri dalam negeri baik itu akses keuangan maupun aspek teknis terutama terkait kebutuhan insentif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
