BELEID BARU : Kawasan Industri Jadi Objek Vital Nasional

Oleh: Anggara Pernando 07 Agustus 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — Kementerian Perindustrian menerbitkan aturan acuan bagi kawasan industri yang ingin ditetapkan sebagai objek vital nasional bidang industri (OVNI) melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 18/2018.

Aturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.142/2015 tentang Kawasan Industri. Dalam beleid yang dikutip pada Senin (6/8), objek yang ditetapkan sebagai OVNI dapat berupa kawasan, bangunan dan instalasi, usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara termasuk di dalamnya sumber pendapatan negara yang bersifat strategis dalam bidang industri.

Industri juga harus memiliki investasi paling sedikit Rp100 miliar atau tenaga kerja paling sedikit 200 orang dan telah berproduksi secara komersial.

Dalam beleid yang diundangkan pada akhir Juli lalu itu, kawasan industri yang dapat ditetapkan sebagai OVNI harus sudah memiliki sedikitnya 10% penggunaan kawasan. Selain itu, pengelola kawasan industri telah merampungkan kewajibannya membayar pajak.

Beleid ini juga menetapkan status masa objek vital nasional bidang industri hanya berlaku 5 tahun. Kendati demikian, status dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan ulang ke kementerian terkait.

“Pengajuan perpanjangan dapat dilakukan 1 tahun sebelum izin kedaluwarsa dengan mekanisme permohonan izin baru,” mengutip beleid tersebut.

Sanny Iskandar, Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), menyambut baik adanya aturan penetapan OVNI. Pihaknya mengharapkan implementasi beleid ini dapat dilakukan secara penuh oleh seluruh pihak.

Dia mengatakan, pihak kepolisian harus dapat memberikan penanganan taktis dan cepat apabila terjadi tindakan yang mengganggu kelancaran operasional suatu perusahaan di dalam kawasan industri.

“Pelaksanaan OVNI di beberapa daerah dilakukan atas kerja sama yang tertuang dalam kesepakatan antara pengelola kawasan industri dengan Polda setempat,” kata Sanny, Senin (6/8).

Sanny menuturkan, sebelum aturan teknis dari Kementerian Perindustrian terbit, kesepakatan dengan kepolisian setempat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 142/2015 tentang Kawasan Industri.

Mengacu pada aturan tersebut, sudah ada 18 kawasan industri yang ditetapkan sebagai OVNI.

Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri Indonesia Kepulauan Riau Tjaw Hioeng menuturkan, empat kawasan industri di Kepri telah berstatus OVNI yakni KI Batamindo, Kabil, Panbil, dan Bintan Inti.

Menurut data Kemenperin, sedikitnya terdapat 232 kawasan industri di seluruh Indonesia. Pengelola yang tergabung dalam asosiasi kawasan industri mencapai 87 kawasan industri dan tersebar di 18 provinsi.

“Sebenarnya beleid ini lebih pada koordinasi secara strategis dan insentif dalam melakukan pembinaan dan pengamanan objek vital nasional sektor industri atau yang dikenal dengan OVNI,” kata Tjaw Hioeng, Senin (7/8).

Dia mengatakan, penetapan OVNI akan membantu menjaga iklim investasi usaha terutama keamanan yang kondusif sehingga industri tetap mampu menjalankan peran strategis dalam pembangunan dan penguatan perekonomian nasional.

“Manfaat lainnya bahwa kawasan industri yang telah berstatus OVNI ini harus steril dari segala macam gangguan keamanan dan perhatian Polri juga [harus] lebih besar terhadap kawasan industri yang telah menyandang status tersebut,” katanya.^(Anggara Pernando

Editor: Maftuh Ihsan

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer