KERETA RINGAN : IMF & Bank Dunia Minati Proyek LRT

Oleh: Dewi A. Zuhriyah 23 Juli 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — Kementerian Perhubungan akan mengajukan proposal pendanaan kereta ringan atau light rail transit di Medan, Surabaya dan Bandung dalam ajang International Monetary Fund and World Bank Annual Meeting di Bali, Oktober 2018.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan mengajak International Monetary Fund (IMF) dan World Bank mendanai proyek light rail transit (LRT) di tiga kota tersebut.

“Nanti pada saat [annual meeting] IMF – WB, kami akan jadikan proyek Medan, Bandung dan Surabaya sebagai proposal yang kami ajukan pada peserta untuk dibiayai,” katanya dalam acara Masyarakat Pecinta Kereta Api (Maska) di Jakarta, Sabtu (21/7).

Di Sumatra Utara, dia memaparkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyiapkan proposalnya dengan studi kelayakan yang akan difinalkan oleh Kementerian Keuangan.

Untuk LRT di Bandung, dia menjelaskan pihaknya yang akan menyiapkan proposalnya sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang akan berkonsentrasi pada proyek LRT di Surabaya.

Dengan pelibatan dunia internasional dalam proyek kereta ringan, Budi Karya menilai hal itu menunjukkan bahwa proyek itu cukup prospektif. Selain itu, hal itu juga bisa menunjukkan konsistensi Indonesia dalam membangun angkutan massal dan gaya hidup masyarakat dalam bertransportasi.

Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang harus dipersiapkan sebelum mengajukan proposal yakni pendalaman studi yang menunjukkan bahwa LRT merupakan solusi dan prioritas untuk menggunakan local content.

Saat ini, Indonesia sudah memulai pembangunan LRT di beberapa kota. Di Jakarta dan Palembang, LRT dibangun untuk mendukung ajang Asian Games 2018. Khusus LRT Jabodebek dibangun guna menambah aksesibilitas transportasi warga Jabodebatek.

Sementara itu, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menyatakan pendanaan melalui IMF dan Bank Dunia bisa menjadi beban APBN karena bersifat antarpemerintah.

“Kecuali bila bisa B to B [business to business] jadi bisa lewat badan usaha atau kerja sama pemerintah dan badan usaha, jadi tidak sepenuhnya ditanggung APBN untuk pelunasan pinjamannya,” jelas Aditya.

Bila pinjaman bersifat antarpemerintah, dia menilai akan berdampak pada beban utang negara, terkecuali jika memang ada pinjaman lunak dengan masa tenggang sesuai operasional proyek dan tingkat bunga rendah.

Namun, Aditya menilai ketiga kota yang diajukan memang layak memiliki transportasi massal berbasis rel. Untuk LRT Bandung, paparnya, ditujukan untuk moda konektivitas dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

“Jadi memang perlu prioritas pendanaan yang cukup mendesak dan memang alternatifnya dari lembaga donor seperti IMF dan World Bank.”

Di sisi lain, Aditya mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan seberapa besar proyek bisa memberikan tingkat profit atau setidaknya tingkat pengembalian investasi yang relatif singkat agar mengurangi beban APBN.

“Jadi APBN fokusnya untuk menanggung beban pinjaman tadi, tetapi memang jika pembiayaan langsung dari APBN sangat terbatas maka opsi pinjaman lembaga donor internasional itu bisa meringankan karena jangka waktu pembayaran bisa panjang dan tingkat bunga bisa lebih rendah dibanding dengan kreditur perbankan.” (Dewi A Zuhriyah)

Editor: Hendra Wibawa

Berita Terkini Lainnya