Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan efisieni guna mengurangi kebocoran, dan menghilangkan korupsi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan saat ini pihaknya masih akan melihat secara utuh kondisi perusahaan pelat merah itu.
Nantinya, akan dilakukan pembahasan antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri BUMN, dan Pertamina untuk mengidentifikasi keseluruhan profil perseroan dari kegiatan hulu dan hilir.
Pembahasan tersebut diperlukan untuk menyamakan keuntungan bagi Pertamina berdasarkan volume dan aktvitas dengan basis harga minyak dan gas hari ini.
"Kemudian, dari sisi hilir Pertamina akan melakukan beberapa kegiatan penugasan dari pemerintah, apakah itu menyangkut solar, premium, elpiji 3 kilogram (kg), dan berapa konsekuensinya dari penugasan ini terhadap Pertamina," terang Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Kamis (19/7/2018).
Menkeu menegaskan pemerintah juga akan terus melakukan pengawasan terhadao manajemen Pertamina dalam melakukan kalkulasi bersama Menteri ESDM dan Menteri BUMN. Hal ini guna melihat serta melakukan verifikasi jumlah profil kinerja hulu dan hilirnya serta konsekuensi dari subsidi yang harus dibayar pemerintah.
Dengan demikian, nantinya ketetapan dari pemerintah sudah didasarkan pada diskusi dan dengar pendapat dengan cukup detail dari aspek neraca Pertamina.
Sri Mulyani menyatakan pemerintah berkomitmen membuat perseroan tetap sehat dari sisi neraca dan konsekuen pada penugasan yang diberikan.
"Prinsipnya, kami minta manajemen Pertamina untuk memperbaiki tata kelola, efisiensi mengurangi kebocoran, dan menghilangkan korupsi sehingga Pertamina bisa menjadi badan usaha yang sehat dan membaik," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
