Bisnis.com, JAKARTA — Perum Badan Urusan Logistik/Bulog (Persero) menyanggupi mandat pembelian seluruh gula petani yang tidak laku senilai Rp6,79 triliun, dengan catatan pemerintah mau menjamin kerugian yang ditanggung BUMN tersebut.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi mengakui tugas menyerap gula tani tersebut sesungguhnya berat dilakukan, karena instansi stabilitator pangan itu harus menghabiskan biaya yang tidak sedikit.
Apalagi, sebutnya, dana tersebut akan diambil dari perbankan dengan besaran bunga yang ditentukan oleh bank. “Hanya memang, sebagai operator dari pemerintah, kami menyatakan siap,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (18/7/2018).
Tri mengungkapkan Bulog masih membicarakan skema pengganti kerugian yang ditanggung akibat mandat tersebut. Bulog tengah mendiskusikan tentang perhitungan potensi kerugian, lama penyimpanan, dan harga jual gula yang diserap dengan kementerian terkait.
Ketika dimintai konfirmasi, Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro menjamin kerugian yang harus ditanggung akibat perintah penyerapan gula tersebut tidak akan mempengaruhi kondisi keuangan Bulog.
“Sesuai UU [BUMN], penugasan penyerapan gula Bulog juga memperhatikan aspek risiko, dan Bulog tidak boleh rugi,” klaimnya. Menurut perhitungannya, kerugian yang mungkin ditanggung Bulog adalah sekitar Rp200/kg atau total Rp140 miliar.
Angka itu belum termasuk biaya bunga kredit pinjaman bank. Namun, lanjutnya, kerugian itu akan ditanggung oleh pemerintah melalui proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dulu.
Wahyu menjelaskan dalam proses penyerapannya, Bulog tidak harus membeli gula 700.000 ton secara bersamaan, tetapi berangsur-angsur. Diharapkan, saat musim giling berjalan, Bulog sudah dapat menjual gula yang telah mereka serap sebelumnya.
“Lagipula yang menyerap tidak hanya Bulog sendiri, tetapi dilelang. Ada pedagang lain juga, dan semua dilakukan sesuai dengan UU BUMN yang berlaku.”
Sementara itu, Pakar Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori memperingatkan mandat serapan gula itu berpotensi membahayakan kondisi keuangan Bulog.
Dia menjelaskan, dari 11 komoditas pangan yang dimandatkan kepada Bulog, hanya 3 yang memiliki skema pengganti kerugian yang jelas, yaitu padi, jagung, dan kedelai. Dia khawatir, mandat serapan gula berpotensi membuat Bulog sulit mendapatkan ganti rugi.
“Terbukti, pemerintah masih mempunyai tunggakan senilai Rp1 triliun [untuk ganti rugi] dari penugasan penyerapan gula [ke Bulog] tahun lalu. Potensi ruginya besar,” tegasnya.
Padahal, sambungnya, Bulog sebagai korporasi juga harus memikirkan strategi bisnis yang membuatnya untung. “Kalau tidak bisa untung, Kepala Bulog bisa diganti, padahal kan mereka mengemban tugas agar kebijakan pemerintah berjalan.”
SKEMA PENYERAPAN
Untuk diketahui, pada Selasa (17/7/2018) malam, pemerintah menugaskan Bulog untuk menyerap 700.000 ton gula petani tebu rakyat produksi pabrik gula (PG) BUMN yang memenuhi SNI dengan harga Rp9.700/kg. Apabila terdapat pihak lain yang bersedia membeli gula di atas harga tersebut, Bulog tidak berkewajiban menyerap gula yang dimaksud.
Penugasan itu didasari oleh hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) soal penyediaan gula dalam negeri yang dihadiri oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Dirut Bulog Budi Waseso, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud menjelaskan skema rentang waktu penyerapan gula oleh Bulog dilakukan hingga kuartal IV/2018.
“Bulog menyerap gula petani dan itu supaya petani juga tenang. Ada Bulog yang menyerap dengan harga tinggi, itu sampai Oktober—November nanti, saat panen akhir petani [gula],” tuturnya kepada Bisnis.
Dihubungi terpisah, Ketua Dewan Pembina Nasional (DPN) Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen berpendapat total volume gula tani yang tidak laku sebenarnya mencapai 800.000—900.000 ton.
Di tengah biaya pokok produksi (BPP) yang mencapai Rp10.900/kg saat ini, menurutnya, harga pembelian oleh Bulog yang hanya Rp9.700/kg dinilai masih terlalu rendah kendati berada di atas ketetapan harga pokok pembelian (HPP) gula senilai Rp9.100/kg.
“Sebetulanya masalahnya bukan harga gula yang rendah, tetapi regulasi pergulaan yang harus disehatkan. [Pada Agustus 2017] Pemerintah membuat keputusan bahwa gula petani hanya boleh dibeli Bulog dalam bentuk curah. Bulog bisa bermitra dengan pengusaha lain, tetapi mereka hanya bisa menjual gula ke konsumen dalam kemasan 1 kg. Ini namanya monopoli. Akibatnya, tidak ada pedagang yang mau menawar gula petani saat lelang.”
Desakan agar Bulog segera bertanggungjawab menyerap seluruh gula tani yang tidak laku sudah digaungkan oleh Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil sejak pekan lalu.
Dalam suratnya yang dilayangkan ke beberapa kementerian dan lemaga terkait tertanggal 13 Juli 2018, dia mengancam jika pemerintah tidak memberikan keputusan hingga Rabu (18/7/2018), seluruh petani tebu rakyat di Indonesia akan berdemonstrasi ke kantor Kemenko Perekonomian.
Sekadar catatan, stok gula yang ada di gudang Bulog saat ini sekitar 150.000 ton. Per akhir Mei, sebanyak 30.000 ton di antaranya dinyatakan tidak layak jual karena kondisinya telah mencair dan tidak memenuhi standar SNI. Gula-gula itu akan di-retour ke produsen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
