SIDANG PERKARA BLBI : Soal SKL Kembali Diungkap

Oleh: MG Noviarizal Fernandez 13 Juli 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA – Kedeputian Aset Manajemen Investasi BPPN diketahui pernah menyatakan tidak adanya misrepresentasi pada utang para petambak kepada BDNI selaku penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim, dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Kamis (12/7).

Salah seorang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Syahrial—mantan Deputi Aset Manajemen Kredit atau AMK BPPN—menjelaskan bahwa pada rapat 29 Oktober 2003, Kedeputian Aset Manajemen Investasi (AMI) menyatakan bahwa Sjamsul Nursalim telah melakukan pengungkapan informasi keuangan.

“Dengan demikian, AMI menganggap pihak Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi utang petambak yang dijaminkan oleh PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wahyuni Mandira kepada BDNI,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Dia menjelaskan, pernyataan AMI tersebut merupakan tindak lanjut perintah Syafruddin Temenggung pada rapat sebelumnya yakni 21 Oktober 2003.

Sesuai dengan notulensi pada rapat itu, lanjutnya, Kepala BPPN memerintahkan agar utang petambak tidak dibebankan kepada dua perusahaan penjamin selaku perusahaan inti dalam skema inti-plasma.

“Saya tidak mengetahui mengapa sampai ada instruksi tersebut karena saya berada di kedeputian yang berbeda,” paparnya.

Sebenarnya dalam persidangan kali ini, turut diagendakan pemeriksaan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti. Akan tetapi, Ahmad Yani, kuasa hukum Syafruddin Temenggung meminta kepada majelis hakim agar turut menghadirkan Laksamana Sukardi, mantan Menteri BUMN sehingga pemeriksaan terhadap Dorojatun ditunda pekan depan.

Permintaan ini dilakukan karena dalam berita acara pemeriksaan yang disusun oleh penyidik KPK, keterangan Dorojatun berkaitan erat dengan beberapa pihak seperti Laksaman Sukardi serta Lukita Dinarsyah Tuwo yang merupakan Sekretaris Komite Kebijakan Sistem Keuangan (KKSK). Komite inilah yang menyetujui peneritkan SKL kepada Sjamsul Nursalim dan dilakukan oleh Syafruddin Temenggung.

Syafruddin, selaku Kepala BPPN ketika itu diduga telah melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT DCD dan PT WM.

Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham. Padahal, menurut jaksa, Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI kepada petambak, yang akan diserahkan kepada BPPN.

Editor: Nurbaiti

Berita Terkini Lainnya