PERKERETAAPIAN : 7 Perusahaan Ajukan Penawaran KA Trans-Sulawesi

Oleh: Dewi A. Zuhriyah 12 Juli 2018 | 02:00 WIB
Pekerja melintasi bantalan jalur kereta Trans Sulawesi di Pekkae, Barru, Sulawesi Selatan./Antara-Sahrul Manda Tikupadang

JAKARTA— Setidaknya tujuh badan usaha yang sudah mengajukan penawaran untuk menggarap proyek kereta api Makassar--Parepare mengingat proyek tersebut menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulmafendi mengatakan sampai batas akhir waktu pengajuan penawaran pada Senin (9/7) sudah ada tujuh badan usaha dari total 24 badan usaha yang menyatakan berminat di proyek tersebut.

“Ada 24 badan usaha yang minat, tapi sampai akhir kemarin 9 Juli ada tujuh yang memasukkan penawaran. Itu masih akan dievaluasi dulu oleh panitia, mana yang lebih menarik,” katanya kepada Bisnis, Rabu (11/7).

Zulmafendi enggan menyebutkan perusahaan mana saja yang mengajukan penawaran itu. Namun, secara klasifikasi ketujuh badan usaha tersebut terdiri atas badan usaha asing, konsorsium swasta dan BUMN.

Nantinya, Zulmafendi menjelaskan badan usaha tersebut akan ditugaskan membangun prasarana KA seperti segmen F yakni siding track dari mainland ke Bosowa dan Tonasa dengan panjang sekitar 13,9 km.

“Siapapun yang terpilih, [tugasnya] ada empat. Pertama membangun siding track, itu untuk segmen F, dari mainland ke Bosowa dan dari mainland ke Tonasa panjangnya kurang lebih 13,9 km.”

Tak hanya itu, imbuhnya, pihak badan usaha juga diminta untuk membangun fasilitas operasi, depo kereta api serta operasi dan perawatan.

“Terakhir operation and maintenance, OM, selama 20 tahun. Itu perawatan terhadap mainland dan siding [track] tadi, karena itu yang kami lelangkan.”

Untuk diketahui, pembangunan Segmen B jaringan KA Trans Sulawesi dengan total panjang jalur mencapai 144 km sudah hampir rampung. Saat ini, Zulmafendi mengatakan sudah mulai dikerjakan segmen C dan segmen D.

“Akhir tahun ini panjang lintasan rel kereta api yang akan jadi 44 km, yang sekarang sudah rampung 16 km, sehingga awal Januari kita sudah operasi 44 km itu sudah mulai dengan skema perintis nanti, akhir 2019 nanti sudah sampai Mandai.”

Dia melanjutkan pembebasan lahan juga menjadi fokus utama. Dia meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel karena masih ada beberapa titik yang perlu diselesaikan pembebasan lahannya terutama di daerah Pangkep dan Maros.

Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai langkah pemerintah untuk melelang proyek KA kepada badan usaha sudah sesuai dengan semangat UU No. 23/2017 tentang Perkeretaapian memang mendorong ke arah multioperator.

Pemerintah sudah tepat memberikan kesempatan kepada badan usaha untuk berkiprah sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian atau operator KA. “Sehingga tidak hanya bertumpu pada PT KAI. Hal ini akan terwujud pula di MRT dan LRT DKI Jakarta,” kata Aditya.

Namun, dia menilai tidak banyak badan usaha yang memiliki kapasitas sebagai operator KA tersebut. Alasannya, masih banyak badan usaha yang terkendala dengan keterbatasan kemampuan teknis, sumber daya manusia, dan kemampuan finansial. (Dewi A Zuhriyah)

Editor: Hendra Wibawa

Berita Terkini Lainnya