LOBI-LOBI GSP : Strategi ‘Potong Kompas’ Dilancarkan

Oleh: Yustinus Andri DP 12 Juli 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — Pemerintah akan mengambil langkah agresif untuk mempertahankan jatah insentif generalized system of preferences (GSP), yaitu dengan mengirim delegasi untuk langsung bertemu Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross.

JAKARTA — Pemerintah akan mengambil langkah agresif demi mempertahankan jatah insentif generalized system of preferences (GSP), yaitu dengan mengirim delegasi untuk langsung bertemu Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross.

Selama ini strategi lobi-lobi GSP dilakukan melalui pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR). Namun, kali ini pemerintah memilih strategi diplomasi ‘potong kompas’ untuk langsung menemui Mendag AS dari Partai Republikan itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, delegasi Indonesia akan dikomandoi oleh Kementerian Perdagangan. Rencananya, mereka akan menemui Wilbur akhir bulan ini.

“Tentu salah satunya [yang akan dibahas] adalah soal GSP. Sebab, yang perlu diwaspadai, AS saat ini menganggap Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang defisit [neraca perdagangan] terbesar ke mereka,” tuturnya, Rabu (11/7).

Mengonfirmasi hal itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan pertemuan dengan Wilbur adalah tindak lanjut dari diplomasi yang selama ini dilakukan dengan USTR melalui Kedutaan Besar RI untuk AS dan pejabat Kemendag.

Dia mengungkapkan pertemuan dengan Mendag AS adalah bagian dari rangkaian proses peninjauan kelayakan RI sebagai penerima insentif GSP, dan akan digelar setelah tahap dengar pendapat publik dengan USTR pada 19 Juli.

Rombongan delegasi RI yang akan diboyong menemui Wilbur mencakup Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong dan perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Kami sedang siapkan bahan untuk didiskusikan dengan Mendag AS, supaya GSP ini tidak dicabut. Intinya Indonesia dan AS akan duduk bersama membahas GSP. Kami akan jelaskan juga ke mereka, dampak buruk jika GSP untuk Indonesia dicabut,” tegas Enggar.

Saat ini terdapat 124 produk ekspor RI dari total 3.547 produk yang menerima manfaat GSP. Pada 2016, nilai komoditas ekspor RI penerima insentif ini adalah US$1,8 miliar, tetapi tahun lalu angkanya naik menjadi US$1,95 miliar.

Sebagai informasi, GSP merupakan program pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara berkembang. Kebijakan ini telah berlangsung sejak 1976, tetapi sempat dihentikan pada 2013 sebelum akhirnya diberlakukan lagi pada Juni 2015.

Selain Indonesia, negara lain yang sedang ditinjau kelayakannya adalah India dan Kazakhstan.

Enggar mengatakan, AS merasa mendapatkan hambatan dagang ketika produknya masuk ke Indonesia. Padahal, menurutnya, tudingan AS itu hanya kesalahpahaman.

“Mereka merasa produk hortikultura mereka kena hambatan di Indonesia. Padahal, kami sudah mencabut hambatan itu setelah kalah di WTO. Hal-hal seperti ini yang ingin kami jelaskan ke mereka,” paparnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Indonesia sempat mendapatkan gugatan di WTO oleh AS dan Selandia Baru pada 2014. Gugatan itu dipicu oleh pengenaan hambatan dagang nontarif (nontariff barriers/NTB)oleh Pemerintah RI terhadap produk impor hortikultura dan hewani sejak 2011.

Dalam persidangan di WTO, Indonesia dinyatakan bersalah sehingga diwajibkan melakukan revisi atas NTB itu sebelum 22 November 2017.

Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menegaskan, revisi tersebut telah dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No.43/2017 tentang Perubahan atas Permendag No.30/2017 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.

APRESIASI PENGUSAHA

Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani mengapresiasi langkah pemerintah yang lebih agresif melobi AS demi kembali mendapatkan fasilitas GSP di masa depan.

“Pemerintah perlu pastikan ke AS bahwa kita memang layak menerima GSP. Jangan bicara dulu komoditas apa yang perlu diprioritaskan. Kalau bisa seluruh produk RI yang masuk daftar tariff line mendapat fasilitas GSP,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Azis Pane juga memuji langkah cepat para pemangku kebijakan untuk mengantisipasi dampak negatif yang berpotensi muncul akibat dicabutnya fasilitas GSP Indonesia oleh Washington.

“Upaya yang sangat baik, terutama setelah kemarin, mereka [pemerintah] mengatakan dampak [dicabutnya GSP] kecil. Akhirnya mereka sadar bahwa GSP ini penting bagi industri dalam negeri,” ujarnya.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal memperkirakan Pemerintah AS tidak akan serta merta mengeluarkan Indonesia dari daftar penikmat fasilitas GSP. Pasalnya, produk ekspor Indonesia, tidak terlalu mengganggu industri dalam negeri AS.

Editor: Wike Dita Herlinda

Berita Terkini Lainnya