PENGHITUNGAN SUARA : KPU Catat 31 Kasus Sengketa Masuk MK

Oleh: Amanda K. Wardhani & Jaffry P. Prakoso 12 Juli 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum mencatat 31 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Dari jumlah itu, delapan sengeka penghitungan suara memenuhi ambang batas MK selisih 0,5%—2%.

Menyusul rampungnya rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dan provinsi pada 7-8 Juli 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum, beberapa calon sudah menyampaikan keberatan.

Calon-calon tersebut juga telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Setelah dihitung, yang masih dalam ambang batas 0,5% sampai 2% ada delapan sengketa yang diajukan,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, Rabu (11/7).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pasangan calon yang tidak puas dengan hasil Pilkada bisa mengajukan sengketa ke MK. Pengajuan ini dilakukan tiga hari setelah hasil penghitungan Pilkada.

Akan tetapi, pengajuannya hanya bisa dilakukan jika ada selisih 0,5% sampai 2% dari jumlah suara sah Pilkada. Berdasarkan Pasa 157 UU 10/2016, MK akan memutuskan perkara perselisihan sengketa paling lambat 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Daerah-daerah yang berpotensi diterima berdasarkan pasal tersebut adalah Provinsi Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kemarin, jajaran komisioner KPU bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu, KPU meminta dukungan dari pemerintah dalam hal penggunaan teknologi informasi.

Arief Budiman mengemukakan pihaknya sedang menghadapi persoalan terkait penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Menurut Arief, KPU tidak bisa bekerja sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang tersebut. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di KPU terbatas sedangkan beban kerja petugas di bidang TI semakin banyak.

“Kami bekerja sama dan membicarakan dengan kementerian terkait dan itu sudah kami lakukan, untuk dibantu SDM dari kementerian terkait,” jelasnya.

Editor: Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkini Lainnya