PENERIMAAN DAERAH : DJP Jateng I Kejar Pajak UMKM

Oleh: k28 12 Juli 2018 | 02:00 WIB
PENERIMAAN DAERAH : DJP Jateng I Kejar Pajak UMKM
Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kedua kanan) bersama Istri Wapres Mufidah Jusuf Kalla (ketiga kiri) meninjau stan Pameran Karya Kreatif Indonesia usai pembukaannya di JCC, Jakarta, Jumat (18/8). Pameran tersebut menampilkan kain dan kerajinan UMKM binaan Bank Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

SEMARANG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng I, menggenjot pendapatan pajak melalui sektor usaha menengah kecil mikro atau UMKM. Pasalnya, potensi pajak UMKM di Jawa Tengah sangat besar, yaitu mencapai Rp2 triliun.

Adapun berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya, ada 4,1 juta UMKM di Jateng. Namun, yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM ada 330.000 UMKM dan yang patuh membayar pajak hanya 136.000 UMKM.

Kepala Kanwil DJP Jateng I Irawan mengatakan, Ditjen pajak tengah gencar menyosialisasikan PP 23 mengenai pajak UMKM yang kini hanya 0,5%. Dengan turunnya pajak untuk UMKM maka diharapkan pendapatan pajak dapat terus mengalami peningkatan.

“Kami dari awal bulan terus melakukan sosialisasi mengenai PP 23 mengenai UMKM. Saya harap para pelaku UMKM semakin patuh untuk membayar pajak dengan adanya peraturan baru tersebut,” kata Irawan Rabu (11/7).

Menurut Irawan, aset seluruh UMKM di Jateng berjumlah Rp26,7 triliun dengan omzet mencapai Rp50 triliun. Untuk itu, Kanwil DJP terus menggenjot potensi pajak yang cukup banyak melalui sektor UMKM.

Lebih lanjut, pihaknya menerangkan, bagi para pelaku UMKM yang ingin membayar PP 23 dengan cara mengalikan 0,5% dengan jumlah omzet dalam sebulan.

“Para pelaku UMKM kini bisa lebih mudah dan murah dalam membayar pajak, serta kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak meningkat,” katanya.

Sebelum ada PP 23 mengenai tarif pajak 0,5%, Ditjen Pajak menerapkan PP 46 tahun 2018 yang mewajibkan para pelaku UMKM membayar 1% pajak kepada pemerintah.

Target pendapatan pajak Kanwil DJP Jateng I mencapai Rp32,332 triliun sepanjang 2018. Namun, target tersebut pada semester I baru terealisasi Rp12,56 triliun atau 39% dari target yang telah ditetapkan.

Irawan menuturkan, pencapaian target tersebut naik 6,18% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Pihaknya memerinci beberapa sektor pajak yang menyumbang pajak cukup tinggi.

Adapun, beberapa pajak yang cukup tinggi yakni pajak penghasilan (PPh) non migas Rp6,08 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) Rp6,32 triliun dan sisanya sebesar Rp126,01 miliar disumbang oleh pajak lainnya.

“Memasuki semester II kami akan menggenjot penuh pendapatan pajak agar target Rp32,33 triliun tercapai. Sebab, biasanya para wajib pajak membayar pajak jelang akhir tahun,” ujar Irawan.

Menurut Irawan, dari kegiatan ekstensifikasi, DJP Jateng I berhasil mengumpulkan pajak sebesar Rp321,77 miliar. Sementara itu, untuk wajib pajak baru yang mendaftar berjumlah 74.039 WP, terdiri dari 4.132 WP Badan, 50.431 WP orang pribadi karyawan 19.339 serta WP non karyawan.

Dia menambahkan, untuk mengejar target pajak sebesar Rp32.33 triliun akan dilakukan penelitian dari data surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang kemudian disandingkan dengan data yang dimiliki Kanwil DJP Jateng I.

“Kami akan lakukan penelitian dari data SPT dan kita sandingkan dengan data yang dimiliki. Adapun pada tahun ini akses perbankan sudah dibuka untuk kita bisa mendapatkan data-data rekening para nasabah, itu yang akan kita gunakan untuk perbandingan laporan pajaknya,” katanya.

Irawan melanjutkan, akan dilakukan pula penambahan Wajib Pajak dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya membayar pajak. “Sekarang ada 1,8 juta WP, bagaimana caranya supaya bertambah banyak. Kita akan sosialisasi dan mencari data dari berbagai instansi pemerintah untuk menambah jumlah WP,” ungkapnya.^

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya