Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Doso Agung mengusulkan agar pemilihan pelabuhan hub di Indonesia timur memperhatikan lokasi pusat-pusat produksi.
Dia menyoroti ketidaksinkronan antarkementerian dalam menetapkan pelabuhan. Sebagai contoh, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Dobo sebagai pelabuhan perikanan untuk mendaratkan hasil tangkapan dari perairan Maluku dan sekitarnya.
Namun, jaraknya yang hampir 700 km dari Kota Ambon membuat kapal eksportir enggan singgah ke Dobo hanya untuk mengangkut ikan 40 kontainer. Akibatnya, kegiatan ekspor perikanan tidak optimal.
Sementara, tak jauh dari perairan Maluku, kapal mengangkut nikel dari Morowali dan Halmahera hingga 200 kontainer dapat melenggang ke luar negeri melalui pelabuhan Kendari.
Doso mengusulkan agar hub di kawasan timur ditetapkan berdekatan dengan pelabuhan rakyat, pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, dan pelabuhan khusus tambang, sehingga tiga kegiatan sekaligus bisa disatukan.
"Kami mengharapkan ini disinkronisasikan. Kalau mau bangun tambang di Morowali atau di mana, cari dulu lokasi perikanannya di mana. Pelindo akan bisa masuk di sana sehingga produk pertambangan, perikanan, bisa membantu mengatasi isu imbalance cargo," katanya di Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Dengan menempatkan pelabuhan rakyat, pelabuhan umum, pelabuhan perikanan, dan pelabuhan khusus tambang, dalam satu kesatuan, Doso meyakini tak perlu ada subsidi kepada perusahaan pelayaran swasta dan pelat merah dalam program tol laut. Menurut dia, lebih baik subsidi diberikan kepada kepada pelayaran rakyat.
"Kita sering lupa kita masih punya pelayaran rakyat, pelayaran tradisional. Dari Makassar sampai Jayapura tidak besar ongkos logistiknya. Justru yang besar ketika dari Jayapura dibawa ke pulau pulau kecil. Padahal, di pulau pulau kecil ini cari BBM susah."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
