KENAIKAN IURAN PESERTA : BPJS Kesehatan Tunggu Sinyal Pemerintah

Oleh: Dika Irawan 09 Juli 2018 | 02:00 WIB
KENAIKAN IURAN PESERTA : BPJS Kesehatan Tunggu Sinyal Pemerintah
Calon peserta BPJS Kesehatan antre menunggu penyelesaian adminitrasi di kantor BPJS Lhokseumawe, Aceh, Senin (15/5)./Antara-Rahmad

JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggu langkah Pemerintah menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Penaikan tersebut sejatinya diamanatkan lewat Peraturan Presiden No. 111/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam peraturan itu termaktub, iuran peserta ditinjau paling lama 2 tahun sekali.

Terakhir, Pemerintah berencana menaikkan iuran tersebut pada 2016. Dalam Perpres No.19/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan, iuran kelas III Rp30.000, iuran kelas II Rp51.000, dan iuran kelas I Rp80.000 per bulan.

Namun, Pemerintah meng­u­rung­kan hal tersebut dengan mengeluarkan Per­pres No.28/2016 yang mengem­balikan iuran seperti semula. Untuk kelas III Rp25.500, kelas II Rp51.000, dan kelas I Rp80.000 per bulan. Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda Pemerintah menaikkan iuran layanan ini.

Direktur Kepatuhan, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan, regulasi memang meminta iuran ditinjau kembali. Namun, pihaknya hanya bisa menunggu karena persoalan tersebut kini ada di tangan pemerintah.

“Kami mengikuti [Peme­rintah],” ujarnya, Jumat (8/7).

Dia mengakui, berdasarkan aktuaria para ahli, akademisi, dan Dewan Jaminan Sosial Negara (DJSN), tarif saat ini be­lum ideal. Umpamanya, tarif kelas III seharusnya bu­kan Rp23.500 seperti yang kini dibayar oleh Pemerintah. Semestinya, iuran tersebut Rp36.000.

Kendati begitu, Bayu me­nga­takan, Pemerintah sudah memberikan dukungan untuk BPJS Kesehatan berupa Pe­nyer­taan Modal Negara (PMN).

“Jadi ini [soal iuran] keadaan dilema, tetapi Pemerintah sudah memberikan dukungan,” katanya.

TAHUN POLITIK

Bayu memahami bahwa tahun ini adalah tahun politik. Menurut dia, pada situasi saat ini, langkah menaikkan iuran Jamkesnas rentan dipolitisir. Terlebih kebijakan ini tidak populer.

“Kalau masih ingat, pada 2016 pemerintah keluarkan Perpres [No.19/2016] yang menaikkan iuran dari Rp25.000 ke Rp30.000, hebohnya sampai sejagad. Akhirnya dikeluarkan Perpres. Coba kalau sekarang [dinaikan iuran BPJS akan lebih heboh],” tuturnya.

Bayu berharap jika situasi politik mulai stabil, pemerintah segara menunaikan amanat regulasi tersebut. Kenaikan iuran tersebut, lanjut Bayu, tentunya akan melihat keadaan terlebih dahulu agar tidak memberatkan masyarakat.

“Selama masih tahun gonjang-ganjing kami berbuat baik pun kadang dipolitisir [jadi belum bisa dipastikan kenaikan iuran tahun ini],” ujarnya.

Oleh karena itu, ujarnya, guna menyikapi situasi tersebut manajemen melakukan efisiensi. Salah satunya dengan tidak menambah karyawan. Hal itu dilakukan baik di tingkat kantor cabang, kabupaten, kota maupun kantor pusat.

“Kami memiliki 134 kantor cabang, sekitar 300 kantor kabupaten kota, dan 13 deputi direktur, tidak ada penambahan karyawan,” katanya.

Sebagai solusinya, lanjut Bayu, manajemen memanfaatkan sistem informasi teknologi (IT) untuk mengganti tenaga karya­wan. Misalnya, kata Bayu, manajemen meluncurkan mobile JKN untuk mempermudah pelayan­an dan pembayaran secara daring.

“Kami gunakan sistem IT sehingga tak ada penambahan karyawan,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, pihak­nya juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memanfaatkan menam­patkan satu pegawai di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara bergantian. Lewat cara ini pihaknya tidak harus menambah karyawan lagi.

Sebelumnya, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pemerintah perlu merealisasikan penaikan iuran guna mengatasi problem mismatch atau defisit dana jaminan sosial (DJS) pada program Jaminan Kesehatan Nasional –Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Menurut dia, problem mis­­match pengelolaan DJS itu dapat ditelisik dari dua perspektif. Pertama, jelasnya, dari sisi struktural, yakni terkait dengan keharusan pemerintah untuk menaikkan besaran iuran.

Kedua, sambung Timboel, kendala selisih terkait dengan manajerial BPJS Kesehatan.

Editor: Anggi Oktarinda

Berita Terkini Lainnya