SENGKETA PILKADA : Gugatan Mulai Berdatangan ke MK

Oleh: Samdysara Saragih 09 Juli 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi mulai menerima gugatan sengketa hasil penghitugan suara pemilihan kepala daerah serentak 2018.

Dari gugatan yang didaftarkan, ada yang hasil penghitungan suaranya selisih tipis kurang dari 2%, dan ada pula yang lebih dari 2%.

Pasangan kepala daerah yang mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya, pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare Achmad Faisal Andi Sapada-Asriady Samad.

Achmad-Asriady menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Parepare yang menetapkan pasangan M. Taufan Pawe-Pangerang Rahim sebagai pemenang Pilwalkot Parepare 2018.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, Taufan-Pangerang mendapatkan 39.966 suara, berselisih 1.858 suara atau 2,38% dari Achmad-Asriady yang memperoleh 38.108 suara.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan itu memiliki penduduk sebesar 157.377 jiwa.

Mengacu pada UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), pasangan calon kepala daerah yang berasal dari kabupaten berpenduduk di bawah 250.000 jiwa dapat menggugat hasil pilkada bila berselisih maksimal 2% dengan pemenang.

Meski selisih suara Achmad-Asriady dengan Taufan-Pangerang lebih dari 2%, pasangan itu tetap percaya diri mengajukan gugatan hasil pilkada karena menganggap proses Pilwalkot Parepare 2018 diwarnai kecurangan.

Pemohon mengklaim pada hari pencoblosan saja terdapat 12 TPS yang kotak suaranya terbongkar dan tidak tersegel.

Alfatah Alti Putra, kuasa hukum pemohon, mengatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare telah menerbitkan rekomendasi atas pelanggaran administratif tersebut. Namun, sampai saat ini KPU Kota Parepare tidak menggelar pemungutan suara ulang di 12 TPS.

PEMILIH SILUMAN

Dia juga mengklaim kliennya seharusnya mendapatkan 26.108 suara berbanding 24.366 suara yang diperoleh Taufan-Pangerang. Selain adanya TPS terbongkar, pemohon menuding ada pemilih siluman dan pemilih di bawah umur yang mencoblos pada 27 Juni.

"Oleh karena itu, beralasan demi hukum jika dilakukan pemungutan suara ulang TPS," kata Alfatah dalam berkas gugatan yang didaftarkannya di Jakarta, Jumat (6/7).

Gugatan Achmad-Asriady merupakan permohonan kedua yang diterima oleh MK setelah berkas dari pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Habib Ali Zaenal Abidin-Tanty Prasetyoningrum.

Kuasa hukum pemohon pasangan Habib-Tanty, Budi Yuwono Alatas mengatakan bahwa gugatan ke KPUD karena menuding adanya pelanggaran politik uang sehingga suara kliennya berselisih 316 suara atau 0,02% dari pemenang Pilwalkot Tegal 2018.

Sementara itu, pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Bamunas Setiawan Boediman-Effendi Edo meminta MK membatalkan hasil Pilwalkot Cirebon 2018.

Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara, KPU Kota Cirebon menetapkan Bamunas-Effendi mendapatkan 78.511 suara atau kalah dari pasangan Nashrudin Azis-Eti Herawati yang meraup 80.496 suara. Selisih kedua pasangan itu sebanyak 1.985 suara atau 1,25% suara sah. Penduduk Kota Cirebon pada 2014 tercatat sebanyak 305.899 jiwa.

Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum pemohon, dalam berkas permohonannya mengatakan, gugatan kliennya diajukan karena terdapat kecurangan yang meliputi pengurangan suara pasangan Bamunas-Effendi di beberapa TPS, penambahan suara bagi kompetitor, dan ketidaksesuaian data penggunaan surat suara model C-KWK.

MK membuka pendaftaran permohonan PHP-kada sejak Rabu (4/7) atau hari pertama penetapan hasil pilkada tingkat kabupaten dan kota. Sementara itu, untuk pendaftaran gugatan hasil pilkada tingkat provinsi akan dibuka MK pada Sabtu (7/7).

Ketua MK Anwar Usman memastikan lembaganya siap menerima permohonan PHP-kada dari para kontestan pilkada 2018. Apalagi, MK telah memperbarui sistem penerimaan perkara yang berbeda dengan penanganan PHP-kada gelombang sebelumnya.

Editor: Nurbaiti

Berita Terkini Lainnya