PENGELOLAAN ENERGI JATENG : Pemprov Fokus pada Ketersediaan & Pemerataan

Oleh: Alif Nazzala Rizqi 07 Juli 2018 | 02:00 WIB

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merancang kegiatan yang memperhatikan ketersediaan dan pemerataan energi bagi masyarakat kecil.

Sejumlah langkah telah dibuat, yakni merencanakan peningkatan pemanfaatan biogas rumah tangga, percepatan pembangunan jaringan listrik perdesaan, serta pemasangan sambungan listrik murah bagi masyarakat miskin.

Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko menjelaskan, rencana umum energi daerah provinsi, Pemprov Jateng merencanakan kegiatan yang memperhatikan ketersediaan dan pemerataan energi bagi masyarakat kecil.

Pengelolaan energi menjadi salah satu fokus Pemprov Jateng selama 2018. “Pengelolaan energi perlu dilakukan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu untuk hasil yang maksimal, tegasnya, Jumat (6/7).

Hal tersebut, menurutnya, merupakan poin penting dari pandangan fraksi yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam pengaturan peraturan daerah Provinsi Jateng.

Heru mengungkapkan, perda tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jateng tersebut merupakan amanat Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Undang-undang mengamanatkan pemda untuk menyusun rencana umum energi nasional, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Selain melaksanakan amanat Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2007, raperda tersebut juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan energi di Pemprov Jateng dengan kebijakan energi nasional, yang telah ditetapkan melalui PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang meliputi empat aspek kebijakan utama dalam pengelolaan energi.

“Empat aspek tersebut yakni, ketersediaan energi dalam memenuhi kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, serta kewajiban penyediaan cadangan energi nasional,” tuturnya.

Heru juga menyampaikan, tanggapan tentang perubahan Perda Jateng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jateng. Menurutnya, retribusi terminal dan retribusi pelayanan kepelabuhan, berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan golongan retribusi jasa usaha.

Dalam penerapan pungutan retribusi tersebut Pemprov Jateng, menganut prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi. Hal itu didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak, atau keuntungan diperoleh apabila pelayanan dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Menurutnya, meskipun bertujuan memperoleh keuntungan yang layak dalam menerapkan pungutan retribusi jasa usaha, Pemprov Jateng tetap mengutamakan prinsip pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, kemudahan dan kenyamanan yang diperoleh masyarakat dalam menggunakan terminal tipe B dan pelabuhan perikanan pantai tetap menjadi prioritas.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan, berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah dilalui dengan semangat demokrasi, sinergi, dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sehingga Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jateng TA 2017 telah mengalami penajaman dan penyempurnaan.

Secara garis besar, lanjutnya, realisasi pelaksanaan APBD Provinsi Jateng TA 2017 setelah dilakukan pembahasan dengan DPRD Provinsi Jateng tidak mengalami perubahan. Yakni, pendapatan sebesar Rp23,703 triliun, belanja Rp22.884 triliun, surplus Rp818,86 miliar.

Adapun, pembiayaan terdiri dari penerimaan Rp646.57 miliar, pengeluaran Rp304 miliar, pembiayaan netto Rp302.57 miliat, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa tercatat Rp1,16 triliun.

(k28)

Editor: Bambang Supriyanto

Berita Terkini Lainnya