Bisnis.com, JAKARTA – DPD Realestat Indonesia Provinsi Kalimantan Timur mengakui terjadi penurunan kinerja properti pada kuartal kedua akibat Ramadan dan Lebaran.
Ketua DPD REI Kaltim Bagus Susetyo mengatakan bisnis properti di daerah itu sempat menurun pada kuartal kedua tahujn ini. Kondisi itu disebabkan oleh momen Ramadan dan Lebaran, bukan karena Pilkada Serentak 2018.
“Secara kuantitatif memang belum ada data pasti penurunan, tetapi secara kualitatif menurun dengan kondisi Ramadan, Lebaran, dan tahun ajaran baru,” paparnya kepada Bisnis pada Jumat (6/7/2018).
Dia menyebutkan saat ini segmen properti yang masih menggeliat di Kaltim adalah segmen rumah subsidi atau rumah dengan tipe kecil. Misalnya rumah dengan tipe; 38, 45, dan 60. Kalau untuk rumah dengan tipe di atas 70 cenderung mengalami stagnansi karena tidak bisa terjual.
“Bisa menjual pun 3 bulan pertama. Kaltim ini didukung oleh industri minerba, komoditas. Nah, sekarang dengan dulu beda. Dulu masih ada proyek pembangunan, kini ada pemangkasan anggaran sehingga proyek konstruksi terselenggara dengan APBD,” lanjutnya.
Dia mengutarakan selama 2 tahun terakhir tidak ada proyek besar bersama yang sesungguhnya berpotensi meningkatkan bisnis properti. Ketiadaan proyek pemerintahan berdampak pula terhadap penurunan daya beli masyarakat secara bertahap.
Bagus menambahkan pengembang Kaltim akhirnya fokus menjual rumah subsidi sekalipun sejumlah regulasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghambat proses pencairan akad kredit.
Dia berpandangan permintaan untuk rumah subsidi di Kaltim tidak akan menurun. “Topografi di sini berbeda dengan di Jawa. Di sini ada lembah, gunung. Artinya butuh effort besar. Alhasil perumahan ini juga banyak yang dibangun di luar pusat kota Kaltim. Tanah di kota tidak memungkinkan karena harga mahal, dan tidak bisa dijual dengan harga subsidi,” sambungnya.
Sayangnya, pembangunan di luar kota juga masih menghadapi tantangan sarana dan prasarana. Bagus menjelaskan prasarana belum sempurna misalnya untuk ketersediaan air bersih, akses jalan, dan listrik. Dia mengharapkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bisa mengatasi permasalahan tersebut agar tidak membebani keuangan pengembang di Kaltim.
“Rumah subsidi bisa terbangun jika secara fisik lingkungan sudah siap serta listrik dan air telah berfungsi. Kalau tidak, kami tidak bisa akad kredit. Belum bisa terima uang,” ungkapnya.
Bagus berharap ada kebijakan yang bisa memudahkan dan tidak membuat pengembang harus menanggung utilitas sarana dan prasarana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
