Kebijakan Perumahan Pemerintah Belum Optimal

Oleh: Gloria Fransisca Katharina Lawi 05 Juli 2018 | 14:13 WIB

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi pengembang menilai butuh kebijakan strategis untuk pemenuhan kebutuhan rumah rakyat secara optimal.

Ketua Umum DPD Realestat Indonesia (REI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Joko Suranto berpendapat pemenuhan backlog perumahan rakyat hanya bisa terwujud jika pemerintah merancang ulang kebijakan.

Salah satunya, Joko menyoroti tentang tingginya angka backlog rumah sampai 11,6 juta, namun anggaran untuk perumahan lebih kecil ketimbang anggaran infrastruktur.

"Pemerintah pusat sendiri dari politik anggaran kurang bagus. Politik anggaran untuk perumahan kurang 1% dari APBN," jelas Joko kepada Bisnis, Rabu (4/7/2018).

Bisnis mencatat, pada 2018 APBN untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp104.080,7 miliar. Namun pengalokasian anggaran dalam kebijakan menurut Joko masih setengah hati.

Anggaran tersebut dialokasikan pada empat sektor yakni peningkatan konektivitas sebesar Rp41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp37,3 triliun, permukiman Rp15,9 triliun, perumahan Rp9,6 triliun.

"Kalau mengacu anggadan pendidikan 20%, bagaimana mau pendidikan bagus kalau perumahan tempat utama mendidik tidak ditangani. Artinya kalau itu saja sudah mencermin respon kebijakan pemerintah itu sendiri," papar Joko.

Kebijakan lain dari pusat misalnya soal relaksasi Loan to Value (LTV). Joko berpandangan, kemungkinan aturan ini bisa membantu bisnis properti untuk membangun rumah subsidi MBR.

Meskipun begitu dia tetap mengingatkan jika daya beli yang menurun dan belum bisa dibangkitkan maka permasalahan properti di Jawa Barat belum bisa terselesaikan.

“Kebijakan yang kami harapkan dari pemerintah saat ini adalah bagaimana membuat kondisi pasar nyaman. Sehingga tidak ada ketakutan berinvestasi dan sebagainya,” jelas Joko.

Editor: M. Rochmad Purboyo

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer