PELONGGARAN LTV : Bank Diimbau Tetap Hati-Hati

Oleh: Ropesta Sitorus & Abdul Rahman 05 Juli 2018 | 02:00 WIB

Juru Bicara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sekar Putih Djarot menyatakan bahwa pelonggaran loan to value (LTV) perbankan dapat meningkatkan potensi pertumbuhan kredit properti. Namun, lanjutnya, perbankan tetap harus hati-hati dalam menyalurkan kredit.

“Perbankan didorong untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit supaya NPL [non-performing loan] terjaga,” katanya kepada Bisnis, Rabu (4/7).

Pasalnya, revisi beleid rasio pinjaman terhadap nilai agunan tersebut berpotensi mendatangkan kredit bermasalah. Apalagi, kinerja di industri properti belum sepenuhnya pulih akibat pelemahan permintaan ekonomi.

Berlanjutnya pelemahan industri properti tercermin dari permintaan yang masih rendah serta penurunan kinerja keuangan beberapa emiten properti.

Bahkan, peringkat perusahaan dan surat utang tiga emiten properti diturunkan sebagai peringatan waspada bagi investor terkait dengan berlanjutnya pelemahan di sektor tersebut.

Ketiga perusahaan yang diturunkan peringkatnya oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo pada Maret – April 2018 adalah PT Intiland Development Tbk. (DILD), PT Modernland Realty Tbk. (MDLN), dan PT Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA).

Dengan melihat kondisi itu, imbauan bagi bank untuk memberikan kredit secara jor-joran tanpa dibarengi kehati-hatian dikhawatirkan akan menjadi boomerang dalam beberapa tahun ke depan.

“Oleh karenanya, perbankan didorong untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kreditnya untuk mitigasi risiko-risiko,” tutur Sekar.

Aturan resmi terbaru mengenai LTV akan dirilis oleh Bank Indonesia pada 1 Agustus 2018 mendatang. Salah satu poin yang diatur dalam relaksasi tersebut adalah pembayaran uang muka yang lebih rendah. Bahkan, bank dibebaskan untuk memberikan uang muka hingga 0%.

Sebagai informasi, berdasarkan aturan LTV terakhir yang dirilis pada 2016, pembeli rumah masih harus membayar uang muka paling tidak 15% dari nilai bangunan.

Selain itu, BI akan memberikan prioritas bagi calon pembeli rumah pertama. Relaksasi tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan kredit perbankan secara umum yang ditargetkan sebesar 10% -12% pada akhir 2018.

“Pelonggaran penyaluran kredit melalui relaksasi LTV sudah pasti konsekuensinya meningkatkan risiko kredit yang bisa berujung ke peningkatkan NPL,” kata Direktur Riset Center of Reform on Economy (CORE) Piter Abdullah ketika dihubungi terpisah.

Namun, dia menilai BI sudah cukup berhati-hati dalam menerapkan relaksasi LTV guna mendorong pertumbuhan kredit di tengah kenaikan suku bunga. Pertimbangan aspek kehati-hatian itu antara lain dengan persyaratan berupa ambang atas tingkat NPL.

“BI sudah memitigasi dengan menerapkan syarat-syarat untuk LTV 100%, yaitu bank tersebut harus memiliki NPL net di bawah 5%, demikian juga NPL properti harus di bawah 5%. Selain itu bank juga diberi kebebasan menerapkan berapa uang muka sesuai kondisi banknya sendiri,” tuturnya.

//PENYALURAN KREDIT//

Sementara itu, penyaluran kredit perbankan pada periode Mei 2018 tercatat sebesar Rp4.907,9 triliun atau tumbuh 10,2% berdasarkan data analisis uang beredar Bank Indonesia. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan April yang sebesar 8,9%.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan penyaluran kredit kepada debitur korporasi. BI mencatat, kredit korporasi tumbuh sebesar 10,6% dengan pangsa pasar 49%, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,6%.

Presiden Direktur PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Haryono Tjahrijadi mengatakan, selama 5 bulan terakhir pihaknya memang meningkatkan penyaluran kredit korporasi sehingga wajar jika secara nasional juga meningkat.

"Kalau di kami memang ada sedikit peningkatan dan mungkin secara nasional sesuai data tersebut juga demikian," katanya kepada Bisnis, Rabu (4/7).

Senada, Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Iman Nugroho Soeko mengatakan, kredit komersial di pihaknya tumbuh cukup signifikan yakni sekitar 20%.

Berdasarkan jenis penggunaannya, peningkatan pertumbuhan terjadi pada seluruh jenis kredit. Kredit investasi tumbuh dari 7,5%(yoy) pada April 2018 menjadi 8,1% (yoy) pada Mei 2018. Peningkatan terutama terjadi pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR).

Kredit modal kerja juga meningkat dari 8,2% (yoy) pada April 2018 menjadi 10,4% (yoy) pada Mei 2018 terutama disebabkan oleh akselerasi penyaluran KMK pada sektor PHR dan konstruksi.

Direktur Keuangan PT BPD Jawa Timur Tbk. Ferdian Timur Satyagraha mengatakan, kredit modal kerja menunjukkan tren peningkatan selama semester I tahun ini. Berbanding terbalik dengan kredit konsumsi yang menurun.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) total penyaluran kredit modal kerja per April 2018 senilai Rp2.209,47 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 8,66% (yoy) dari sebelumnya senilai Rp2.033,36.

Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) kredit modal kerja per April tercatat sebesar 3,36% atau senilai Rp74,35 triliun. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, NPL kredit modal kerja naik dari sebelumnya sebesar 3,27%.

Sedangkan kredit konsumsi tumbuh tipis menjadi 11,7% (yoy) terutama didorong oleh akselerasi KPR dan multiguna. Kredit properti tumbuh 13,6% (yoy).

Editor: Hendri Tri Widi Asworo

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer