PROGRAM JKN : Apa Kabar Defisit BPJS Kesehatan?

Oleh: Oktaviano DB Hana 05 Juli 2018 | 02:00 WIB
Peserta BPJS Kesehatan memperlihatkan kartu peserta/Antara

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat telah memasuki tahun kelima. Namun, problem mismatch atau defisit dalam aktivitas operasi penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial (DJS) masih membayangi perjalanan program nasional. 

Mismatch merupakan kondisi di mana pendapatan iuran yang diterima lebih rendah dibandingkan dengan pengeluaran atau biaya. Bisa dibilang, ini adalah kondisi defisit.

Hanya saja, BPJS Kesehatan enggan menyebutnya sebagai defisit lantaran pengelolaan DJS diklaim berdasarkan konsep anggaran berimbang.

Pada 2017 misalnya, BPJS Kesehatan mencatatkan pendapatan iuran senilai Rp74,25 triliun, sedangkan beban klaim mencapai Rp84 triliun. Secara kasa mata, ada selisih yang cukup signifikan sebesar Rp9,75 triliun. Namun, setelah dikurangi penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3,6 triliun dan pendapatan lain, selisih itu menipis. Hanya saja, data mismatch tersebut seolah tidak pernah dibuka secara transparan, sehingga kerap menimbulkan pertanyaan berapa besar mismatch pengelolaan DJS.

Jika ditelisik, pendapatan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total pendapatan iuran sejak 2014 hingga tahun lalu mencapai Rp235,06 triliun atau meningkat 82,34%.

Peningkatan penerimaan iuran itu terjadi seiring dengan peningkatan jumlah peserta. Pada akhir 2017, jumlah peserta BPJS Kesehatan tercatat sebesar 187.982.949 jiwa, yang terdiri atas penerima bantun iuran (PBI) APBN sekitar 46,75%, PBI APBD 12,75%, pekerja penerima upah (PPU) badan usaha 15,21%, PPU penyelenggara negara 8,59%, peserta bukan penerima upah (PBPU) sebesar 14,14%, dan bukan pekerja 2,56%. Pada 1 Juli 2019, jumlah peserta JKN—KIS itu bahkan telah mencapai 199.133.988 jiwa.

Sudah berulang kali dan hampir dalam setiap public expose tahunan, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa selisih antara pendapatan dan pengeluaran DJS itu sangat dipengaruhi oleh besaran iuran atau premi yang masih terbilang kecil dibandingkan dengan nilai idealnya berdasarkan perhitungan aktuaria.

Besaran iuran, sebagaimana diatur Peraturan Presiden No. 28/2016 dan berlaku hingga saat ini, baik bagi penerima bantuan iuran (PBI) maupun untuk peserta lain, khususnya kelas 2 dan 3, masih belum sesuai dengan perhitungan aktuaria.

Berdasarkan perhitungan aktuaria dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada 2015, tarif untuk peserta PBI yang jumlahnya mencapai 92,2 juta jiwa idealnya mencapai Rp36.000. Padahal, besaran tarif terakhir disesuaikan pada 2016 hanya mencapai Rp23.000. Hanya iuran peserta kelas 1 yang sudah sesuai dengan perhitungan aktuaria, sedangkan kelas 2 masih minus Rp12.000 per kepala, dan kelas 3 minus Rp27.500 per kepala.

Persoalan iuran ini sebetulnya telah dikeluhkan BPJS Kesehatan.

“Sudah dikatakan bahwa dengan iuran segitu tidak akan menutup [mismatch]. Iurannya masih kemurahan,” ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso, Rabu (4/7).

Bahkan, bila seluruh warga negara Indonesia telah menjadi peserta JKN—KIS, sebagaimana ditargetkan pada 1 Januari 2019 atau sering disebut target cakupan peserta atau Universal Health Coverage, problem mismatch ini masih berpotensi terjadi, tanpa adanya penyesuaian besaran iuran sesuai dengan perhitungan aktuaria.

“Mismatch teratasi sepanjang iurannya dihitung berdasarkan aktuaria,” tegasnya.

Apalagi, kendala lain masih mengadang optimalisasi penerimaan iuran itu, yakni kolektibilitas yang terbilang tidak banyak mengalami perubahan, khususnya untuk segmen PBPU. Kemal menilai tunggakan iuran untuk segmen itu dinilai masih terbilang besar.

Dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi IX DPR pada April 2018 lalu, bahkan terungkap fakta bahwa ada 12 juta peserta BPJS Kesehatan yang masih menunggak iuran.

“[Sebanyak] 12 juta yang menunggak iuran tersebar ke dalam beberapa kelompok, dan terbesar di kelompok pekerja bukan penerima upah," kata Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari kala itu.

Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi mengatakan ada sejumlah faktor yang menyebabkan peserta menunggak iuran.

Peserta kelas III yang menunggak iuran, jelasnya, kemungkinan besar tidak mampu membayarnya. Seharusnya peserta kelas III yang tidak mampu bayar, dimasukkan dalam segmen PBI APBD.

Baik Bayu maupun Handayani enggan menyebutkan nominal tunggakan iuran yang berkontribusi pada mismatch DJS pada 2017 tersebut.

KONDISI 2018

Lantas, bagaimana dengan pengelolaan DJS 2018? Kemal mengatakan BPJS Kesehatan memperkirakan total pembayaran klaim sepanjang 2018 mencapai kisaran Rp75 triliun–Rp80 triliun.

Dia mengakui bahwa proyeksi itu memang lebih rendah ketimbang realisasi pembayaran klaim untuk program JKN—KIS pada 2017.

Namun, Kemal masih enggan untuk mengungkapkan berapa proyeksi pendapatan iuran BPJS Kesehatan sepanjang tahun ini.

BPJS Watch, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus untuk mengawal penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional, mengklaim memiliki data terkait dengan proyeksi tersebut.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan bahwa dalam dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) 2018 BPJS Kesehatan yang diterimanya, pada tahun ini DJS diperkirakan masih akan mengalami mismatch.

“Penerimaan dianggarkan Rp79,77 triliun dan pembiayaan sebesar Rp87,80 triliun, sehingga defisit sebesar Rp8,03 triliun,” ujarnya kepada Bisnis.

Bahkan, dalam 2 bulan pertama tahun ini, penerimaan iuran BPJS Kesehatan hanya mencapai Rp12,92 triliun, sementara pembiayaan sebesar Rp14,74 triliun. Artinya, ada mismatch sebesar Rp1,82 triliun.

Dengan begitu, kata Timboel, rata-rata mismatch per bulan mencapai Rp910 miliar. Bila kondisi ini terus terjadi pada 10 bulan berikutnya, kemungkinan selisih pada 2018 mencapai Rp10,92 triliun. “Ini tentu jauh lebih besar dari RKAT,” ungkapnya.

Timboel sendiri menilai problem mismatch pengelolaan DJS itu dapat ditelisik dari dua perspektif. Pertama, jelasnya, dari sisi struktural, yakni terkait dengan keharusan pemerintah untuk menaikkan besaran iuran.

Langkah penyesuaian iuran itu merupakan Perpres no. 111/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan. Regulasi itu menyatakan bahwa iuran peserta ditinjau paling lama 2 tahun sekali.

Namun, peningkatan penerimaan iuran, jelas Timboel, selama ini semata-mata bersandar pada peningkatan peserta dan penyesuaian upah minimum, khususnya untuk segmen PPU.

“Ini bukan soal BPJS Kesehatannya, tetapi soal kemauan pemerintah. Revisi sudah dilakukan pada 2016, seharusnya ada revisi pada tahun ini,” ungkapnya.

Kedua, sambung Timboel, kendala selisih terkait dengan manajerial BPJS Kesehatan. Menurutnya, terdapat sejumlah problem mendasar yang dihadapi BPJS Kesehatan untuk optimalisasi penerimaan iuran dan efisiensi biaya, yakni peningkatan PPU, rendahnya kolektibilitas atau masih adanya piutang iuran yang signifikan, dan pengawasan terhadap penyalahgunaan layanan atau fraud, seperti upcoding danreadmission.

“Bayangkan bila naik iuran sedikit saja, ditambah pembayaran piutang, dan opsi bauran yang disediakan pemerintah, tentu mismatch tahun ini bisa teratasi.”

Di sisi lain, BPJS Kesehatan sendiri tetap optimistis program JKN—KIS ini masih akan berjalan secara berkelanjutan. Jaminannya, kata Kemal, adalah komitmen pemerintah untuk mendukung suksesnya program ini.

“Ini tanggung jawab negara. Perkara cukup atau tidak cukup, tidak usah dipikirkan...”

Editor: Maria Yuliana Benyamin

Berita Terkini Lainnya