BELANJA POLITIK : Efek Pilkada terhadap Ekonomi Tak Besar

Oleh: Rinaldi Mohammad Azka 04 Juli 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan pengeluaran selama gelaran pilkada di 171 daerah yang mencapai Rp91 triliun ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap ekonomi.

Eko Listiyanto, Wakil Direktur Indef, mengungkapkan bahwa pilkada kerap dianggap sebagai 'sandungan' akselerasi ekonomi karena meningkatkan ketidakpastian dan membuat investor menunggu untuk berinvestasi.

Di sisi lain, gelaran pilkada juga menjadi pendorong perekonomian di daerah. "Pengeluaran selama pilkada ditambah lagi amannya pelaksanaan pilkada menjadi modal utama membangkitkan optimisme perekonomian," ungkapnya, Selasa (3/7).

Ekonom Indef Rusli Abdullah, menjelaskan pengeluaran selama pilkada serentak mencapai Rp91 Triliun. Asumsi ini didapatkan dari perhitungan belanja pemerintah dan pengeluaran dari masing-masing pasangan calon.

Rusli merinci, pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan pilkada dari APBN 2018 senilai Rp20 triliun ditambahkan dengan pengeluaran dari masing-masing pasangan calon senilai Rp14 triliun. Hasil ini lalu dimasukkan ke dalam mekanisme perhitungan ekonomi dengan efek domino dari setiap pengeluaran menghasilkan nilai Rp91 triliun.

"Multiplier effect yang terjadi adalah hasil dari penghitungan sektor-sektor yang banyak mendapatkan hasil, seperti periklanan, transportasi dan makanan. Sayangnya, pilkada tidak banyak melakukan pengeluaran di sektor manufaktur yang banyak efek dominonya," jelasnya.

Menurutnya, kontribusi pengeluaran pilkada terhadap produk domestik bruto (PDB) menggunakan asumsi PDB 2017, tercatat sebesar 0,9%. Angka ini dari segi ekonomi kecil tetapi dapat dikatakan optimal mengingat sektor belanja pilkada tidak pada sektor-sektor berefek domino tinggi.

Melihat kontribusi tersebut, kedua ekonom ini menilai pascapemilu menjadi momentum yang krusial dalam meningkatkan perekonomian terutama di daerah.

Keuntungan dari pilkada tersebut harus dijaga melalui tiga hal. Pertama, implementasi janji-janji kampanye terutama dalam peningkatan fiskal APBD.

Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan kerja sama dengan wilayah di sekitarnya guna mendirikan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga, pemda perlu memaksimalkan kegiatan-kegiatan internasional dan nasional dalam meningkatkan ekonomi terutama melalui sektor pariwisata.

Rusli meneruskan, momentum ini memiliki tantangan yang tidak mudah. Menurutnya, pemimpin daerah terpilih bagaimanapun memiliki ego masing-masing terutama dengan keberadaan partai pengusung.

"Tantangan ini yang mesti dipecahkan bersama sehingga ekonomi di daerah dapat tumbuh," tambahnya. (Rinaldi M. Azka)

Editor: Achmad Aris

Berita Terkini Lainnya