Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Korupsi Maluku Utara: Golkar Belum Bahas Pengganti Cagub Ahmad Hidayat Mus

Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Maluku belum membahasa siapa pengganti Ahmad Hidayat Mus, jika yang bersangkutan dinyatakan sebagai cagub terpilih.
Paslon Cagub dan Cawagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar saat maju dalam Pilkada Maluku Utara./Istimewa
Paslon Cagub dan Cawagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar saat maju dalam Pilkada Maluku Utara./Istimewa

Bisnis.com, TERNATE - Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Maluku masih fokus mengawasi hasil penghitungan pemiliihan kepala daerah. Mereka masih belum membahasa siapa pengganti Ahmad Hidayat Mus (AHM)  jika yang bersangkutan dinyatakan sebagai cagub terpilih.

Seperti diketahui, Ahmad Hidayat Mus (AHM) ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong senilai Rp3,4 miliar.

"Kami masih fokus untuk mengawal pleno rekapitulasi hasil pilkada Malut 10 kabupaten/kota, bukan siapa yang kelak akan mengganti AHM kalau ditetapkan sebagai cagub/cawagub Malut terpilih," kata Ketua DPD Partai Golkar Malut Alien Mus, di Ternate, Rabu 4/7/2018).

Menurut dia, DPD Golkar Malut masih optimistis kasus yang dialami AHM merupakan cobaan dan yakin akan divonis bebas di pengadilan nanti, karena kasus itu pernah melalui praperadilan dan menang.

Dari informasi yang berkembang, sejumlah kader Partai Golkar telah disiapkan jika secara hukum pengadilan memutuskan AHM bersalah. Dua nama yang disebut-sebut akan mengisi posisi wagub yakni Ketua DPRD Malut Alien Mus dan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Frans Maneri.

Tapi, Alien menyatakan partainya ingin yang terbaik bagi AHM dan bisa bebas dari semua tuduhan yang dialamatkan kepada mantan Ketua DPP Partai Golkar tersebut.

Alien yang juga adik kandung AHM ini mengimbau kepada kader dan simpatisan AHM bersama masyarakat terus menjaga kamtibmas pascapemilihan gubernur dan wakil gubernur Malut, karena selama ini provinsi yang berpenduduk 1,2 jiwa ini dikenal sebagai daerah rawan konflik.

"Alhamdulillah kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Malut, karena tahun ini menjadi sejarah baru, sebab selama ini di Malut dikenal luas sebagai daerah yang rawan konflik dalam pilkada," katanya pula.

Pihaknya sangat yakin masyarakat di Malut sudah dewasa dalam memahami perpolitikan, sehingga tahun 2018 adalah pertama kali pelaksanaan pilkada di daerah ini berjalan dengan aman, damai dan tanpa riak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper