PARTISIPASI PEMILIH : Tantangan Coblosan Usai Lebaran

Oleh: Stefanus Arief Setiaji 25 Juni 2018 | 02:00 WIB

Lusa, 27 Juni 2018, sebanyak 171 daerah di Tanah Air menggelar pemilihan kepala daerah level bupati, wali kota, dan gubernur. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini sedikit menarik, dihelat hanya sepekan setelah cuti Lebaran.

Meski aktivitas perkantoran dan dunia usaha sudah mulai berjalan sejak 21 Juni, secara umum geliatnya baru benar-benar akan terasa pulih pada hari ini. Semua masyarakat khususnya warga perantauan yang bekerja kantoran, mulai tekun dengan rutinitasnya.

Perhelatan pilkada menjadi perhatian. Tapi soal hak menggunakan hak pilih, nanti dulu. “Enggak ada ongkosnya,” begitu kata A. Sudi Wardane, seorang pegawai di lembaga pemerintahan di Jakarta saat ditanya apakah dirinya akan menggunakan hak pilhnya dalam Pilkada serentak tahun ini.

Sudi Wardane masih tercatat sebagai warga Kota Semarang. Ibu kota Jawa Tengah itu menjadi satu dari beberapa provinsi yang menggelar pemilihan gubernur. Namanya pun tercatat dalam daftar pemilih.

Tak sedikit warga perantuan yang berpikir seperti Sudi Wardane ini. Selepas Lebaran, saat jatah libur dan cuti tinggal sedikit, ongkos pulang kampung juga sudah tak ada, menanggalkan hak suara menjadi pilihan.

Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), partisipasi pemilih menggunakan hak suara dalam pilkada tahun ini menjadi tantangan. Satu sisi, KPU menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2018 mencapai 77,5% atau lebih tinggi dari Pilkada serentak 2017 sebanyak 74%.

Berbeda denagn Sudi Wardane, Shabrina sejak libur hari raya Idulfitri lalu belum mudik ke kampung halamannya di Jawa Timur. Jatim juga salah satu provinsi yang menggelar pilkada.

“Pulang tanggal 26 Juni, 27 [Juni] pagi sudah sampai. Tapi enggak tahu mau pakai hak pilih atau tidak,” jelasnya.

Momen pilkada selepas Lebaran ini memang ada dua kemungkinan. Pertama, partisipasi pemilih kurang greget karena banyak warga khususnya yang diperantauan tidak pulang kembali ke kampung jalaman.

Kedua, partisipasi pemilih kian membeludak, karena banyak warga perantauan yang masih bertahan di kampung halaman dan belum kembali ke tempat kerjanya.

Terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni, Pemerintah memang belum memutuskan apakah ditetapkan sebagai libur nasional.

Jika tidak ditetapkan sebagai libur nasional atau libur hanya di daerah yang menggelar pilkada, muncul tantangan tambahan bagi KPU dari sisi partisipasi pemilih. Misalnya pilkada Jabar khususnya untuk warga di daerah seperti Bekasi dan Bogor yang warganya banyak bekerja di Jakarta, akan menjadi persoalan tersendiri. Perkantoran di Jakarta praktis tidak libur.

Dari sejumlah daerah, KPUD Bali optimistis jumlah partisipasi pemilih pada Pilgub 2018 akan sama bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan 5 tahun lalu.

Ketua KPUD Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar sosialisasi baik melalui media massa hingga ke banjar-banjar (desa). Pada Pilgub 2013, rerata tingkat partisipasi pemilih di Pulau Dewata sebesar 74%.

“Kami lakukan sosialisasi dan tatap muka ke jajaran desa melalui pertunjukkan seni budaya dan juga menyasar segmen disabilitas. Kami tidak ada kekhawatiran, target nasional 77,5% jadi kami harapkan tahun ini minimal sama atau naik,” jelasnya, Jumat (22/6).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono berharap agar pelaksanaan pilgub tahun ini berjalan dengan baik serta aman. Sebab, menurutnya pilkada merupakan pesta demokrasi yang dinantikan banyak masyarakat.

Dia berpesan agar masyarakat menggunakan hak pilihnya karena hak pilih masyarakat yang akan menentukan nasib Provinsi Jateng 5 tahun kedepan.

"Masyarakat jangan golput harus menggunakan hak pilihnya untuk menentukan nasib Provinsi Jateng 5 tahun lagi,” ungkapnya.

Komisioner KPUD Jawa Barat Divisi Perencanaan dan Data Ferdhiman Bariguna memastikan jumlah pemilih 2018 akan lebih baik mengingat perbaikan atas data 2013. Pada 5 tahun lalu, sejumlah catatan seperti tidak akurat atau tidak ada ketunggalan data, data mutasi penduduk yang kurang valid, serta adanya data siluman seperti data kematian, sudah dilakukan.

"Data sekarang jauh lebih baik dibanding data pilgub sebelumnya," katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla optismistis perhelatan Pilkada serentak pada Rabu (27/6) berlangsung kondusif. Kalla berharap calon pilihan rakyat yang keluar sebagai juaranya.

"Harapannya semoga yang terbaik menang," katanya seusai meresmikan kampus Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Rabu (23/6).

Dia juga meminta agar semua pasangan calon yang bakal bertarung agar menjaga massa masing-masing supaya tidak melanggar aturan.

Menurutnya, hingga saat ini suasana di wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak, khususnya Sulawesi Selatan terpantau aman.

“Buktinya beberapa hari ini aman tidak ada konflik apa-apa. Ngomong aja banyak, tetapi enggak banyak konflik suku,” lanjutnya.

Seperti diketahui, pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sedang menyiapkan pesta demokasi yang akan dilaksanakan pada Rabu (27/6).

Partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun ini menjadi tantangan tersendiri karena hanya berselang 1 tahun sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Apalagi, partisipasi pemilih pada tahun ini ditargetkan sama dengan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

Apalagi, jumlah pemilih di pilkada tahun ini hampir separuh dari proyeksi pemilih pada Pemilu 2019. Jadi, gunakan hak pilih dengan bijak. (Feni Freycinetia/Feri Kristianto/ Yustinus Andri/k28/k57)

Editor: Fahmi Achmad

Berita Terkini Lainnya