Bisnis.com, JAKARTA – Mabes Polri menilai bahwa pengangkatan Komjen Mochamad Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tidak perlu dijadikan polemik lagi.
Kombes Syahar Diantoro, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri, mengatakan pengangkatan tersebut sudah sesuai dengan UU tentang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa jabatan tinggi madya meliputi sekretaris utama lembaga.
Dalam hal ini, Mochamad Iriawan merupakan Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Menurutnya, penunjukan Komjen Mochamad Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat adalah rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Beliau itu sudah di Lemhanas dan (pengangkatan) itu kewenangan dari Pemerintah atau Kemendagri. Kami yakin pengangkatan itu sudah sesuai dengan UU," tuturnya, Rabu (20/6/2018).
Syahar optimistis Komjen Mochamad Iriawan dapat memegang amanah sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dengan baik. Pasalnya, dia menilai selama ini Komjen Mochamad Iriawan telah bekerja dengan profesional selama berada di institusi Polri maupun di Lemhanas.
"Kami yakin bahwa beliau akan bekerja secara professional dan netral sesuai dengan peradaban beliau selama ini di Polri," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
