SENGKETA PAJAK : MA Nihilkan Pajak Amman

Oleh: MG Noviarizal Fernandez 08 Juni 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA – Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali perkara pajak kendaraan bermotor alat berat yang diajukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara yang kini telah menjadi Amman Mineral Nusa Tenggara.

Dalam amar putusan yang diunduh Kamis (7/6), majelis hakim yang diketuai oleh Supandi dan didampingi oleh Hary Djatmiko dan Yodi Martono Wahyunadi menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Newmont terhadap keputusan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) No. 973/1925 /02/Dipenda 3 Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar untuk tahun pajak 2011 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis hakim berpendapat bahwa kontrak karya adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara yang mengikat dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah dan kontrak karya tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat dan departemen terkait.

Sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan No. S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988, maka ketentuan yang ada di dalam kontrak tersebut merupakan lex specialis dari ketentuan umum yang berlaku.

Pasal 13 ayat 11 kontrak karya menyatakan bahwa pungutan, pajak, pembebanan, dan bea yang dikenakan oleh pemerintah daerah di Indonesia yang telah disetujui oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dengan tarif dan dihitung dengan sedemikian rupa, sehingga tidak lebih berat dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, ketentuan itu menurut hakim, harus dimaknai bahwa pada saat persetujuan kontrak karya tersebut ditandatangani, ketentuan mengenai pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi yang berlaku adalah yang telah ada sebelumnya.

Besarnya tarif pajak-pajak atau pungutan-pungutan atau retribusi-retribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undang-undang dan peraturan-peraturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu.

Adapun, Undang-Undang (UU) No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan atas UU No.18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 1986 ketika kontrak karya ditandatangani, belum ada.

Saat itu, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah adalah UU Darurat No. 11/1957, Perpu No. 8/1959, dan Perpu No. 27/1959.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum tidak seharusnya Newmont Nusa Tenggara dikenakan PKB dan BBNKB oleh Pemprov NTB selama perjanjian kontrak karya itu belum berakhir.

Dengan demikian, majelis memutuskan bahwa jumlah PKB dan BBNK yang harus dibayarkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara adalah nihil.

Perkara ini bermula ketika Pemprov NTB menerbitkan SKPD PKB BBNKB sebesar Rp2,3 juta pada November 2011. Pada 2013, Newmont Nusa Tenggara mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, tetapi majelis banding menolak banding tersebut sehingga pada 2014 peninjauan kembali diajukan ke Mahkamah Agung.

Perkara penagihan pajak kendaraan bermotor untuk alat berat terhadap Newmont Nusa Tenggara sebenarnya sudah pernah terjadi beberapa tahun silam. Berdasarkan catata Bisnis, pada 20 November 2007 diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah No. 386/XII/AB/07-E sebesar lebih dari Rp3,84 miliar dengan rincian bea balik nama sebanyak Rp3,29 miliar dan pajak kendaraan bermotor jenis kendaraan alat berat dan besar sebesar Rp549 juta.

Newmont kemudian mengajukan surat keberatan, tetapi Pemprov NTB menyatakan bahwa permohonan keberatan Newmont itu ditolak yang disertai dengan sejumlah alasan dan pertimbangan.

Perusahaan pertambangan itu kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada 2010, tetapi kembali dikalahkan sebelum akhirnya mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan pada 19 September 2012, majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Pajak.

KETIDAKPASTIAN HUKUM

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa terjadi ketidakkonsistenan proses peradilan. Pasalnya, dua kasus dengan substansi yang sama mendapatkan putusan yang berbeda dari dua majelis hakim yang berbeda sehingga mencerminkan ketidakpastian hukum.

Sebagai upaya penyempurnaan tata kelola, dia mendorong pemerintah untuk dapat menyusun pedoman kebijakan di sektor pertambangan supaya kasus sengketa pajak daerah, seperti pada contoh pajak air permukaan antara PT Freeport Indonesia dan Pemprov Papua, serta Newmont Nusa Tenggara dan Pemprov NTB tidak terulang kembali di masa mendatang.

Dia menekankan, arsitektur otonomi daerah yang dibangun harus tetap mendukung arsitektur pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, dia juga mempertanyakan kenapa selama ini pertumbuhan investasi cenderung stagnan, sedangkan berbagai deregulasi telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia pun terus meningkat.

Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa selain masih ada masalah pada rantai kebijakan di sisi hilir yaitu di pemerintah pusat, masih ada masalah pula di sisi hulu, yakni regulasi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pengamat pajak ini juga mengingatkan bahwa kecerobohan dalam mengelola pajak daerah beserta regulasi lainnya akan meningkatkan ketidakpastian bagi investor dan akan mengakibatkan turunnya investasi di suatu daerah.

Sementara itu, Senior Corporate Communication PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai kelanjutan Newmont Nusa Tenggara, Jenni Renita Purba hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan terkait dengan putusan PK MA tersebut.

Editor: Nurbaiti

Berita Terkini Lainnya