Bisnis.com, JAKARTA -- Indonesia mengundang 83 pengusaha Jepang untuk berinvestasi di industri hilir perikanan di enam pulau terluar. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengiming-imingi kenaikan potensi tangkapan pascapemberantasan illegal fishing.
Ajakan berinvestasi itu disampaikan Susi dalam roundtable business meeting di sela-sela kunjungan kerja ke Jepang pekan ini. Enam titik pulau terluar yang dia tawarkan meliputi Sabang, Aceh; Natuna, Kepulauan Riau; Morotai, Maluku Utara; Biak Numfor, Papua; Moa dan Saumlaki, Maluku. Keenamnya sejak lama dirancang menjadi sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT).
Susi mengakui sektor penangkapan ikan memang tertutup bagi investasi asing. Namun, sektor pengolahan dan logistik masih terbuka sepenuhnya bagi penanaman modal asal luar negeri. Investor dapat memanfaatkan hasil tangkapan nelayan lokal.
"Kini, nelayan semakin mudah menangkap ikan. Bahkan, di Pulau Natuna, nelayan sangat mudah memperoleh ikan tuna seberat 70-90 kg hanya dengan melaut sekitar 5 mil dari bibir pantai," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (3/6/2018).
Susi memberi gambaran soal kebutuhan investasi di enam pulau terluar itu. Dengan panjang garis pantai Indonesia 90.000 km dan kebutuhan satu mesin es (ice flake machine) berkapasitas 1,5 ton setiap 30 km, maka butuh 3.000 mesin kecil dengan harga US$20.000. Dengan demikian, butuh investasi setidaknya US$60 juta.
Bagi Indonesia, investasi di enam titik terluar itu akan membuat industri perikanan domestik tersebar hingga Indonesia timur dari semula banyak terkonsentrasi di Jawa. Susi menjanjikan kemudahan perizinan, keringanan pajak, dan asistensi penuh terhadap pengusaha yang berminat berinvestasi.
Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi menyebutkan Indonesia membutuhkan investasi fasilitas cold storage, industri pengolahan, dan pembangunan pelabuhan.
"Lokasi [SKPT] akan dikelola koperasi dan didampingi BUMN perikanan Perindo [Perum Perikanan Indonesia], dan Perinus [PT Perikanan Nusantara (Persero)],” katanya.
Dia memaparkan potensi di setiap lokasi SKPT, seperti tuna, cakalang, dan tongkol di Sabang, Morotai, dan Saumlaki; pelagis kecil, tuna, cakalang, dan tongkol di Natuna; pelagis besar, pelagis Kecil, dan demersal di Moa; serta pelagis kecil, pelagis besar, demersal, udang, lobster, dan cumi-cumi di Biak Numfor.
Siaran pers juga menyebutkan Executive Vice President JETRO --Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang-- Yuri Sato mendorong para pengusaha Jepang untuk segera berinvestasi di Indonesia. Menurut dia, akselerasi Indonesia di bidang kelautan dan perikanan menciptakan banyak peluang bisnis, seperti pembangunan pelabuhan, konstruksi, dan pembangunan kapal.
“JETRO siap menjembatani Anda [pengusaha Jepang] untuk berinvestasi di Indonesia,” ujar Yuri.
Sementara itu, dalam pertemuan kembali dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono, Susi lagi-lagi menyampaikan permintaan penurunan atau bahkan pembebasan bea masuk produk perikanan Indonesia ke Jepang dalam skema Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
Indonesia, kata Susi, berharap Jepang dapat memberi perlakukan yang sama sebagaimana negara itu berikan kepada Thailand dan Vietnam. Produk seafood Indonesia masih dikenai tarif impor rata-rata 7%.
Menurut dia, penurunan tarif itu wajar mengingat Indonesia jauh lebih gencar memerangi penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) dibandingkan dengan dua negara kompetitor.
Menanggapi permintaan Indonesia, Taro mengatakan Tokyo tengah melakukan review atas kebijakan-kebijakan perdagangan Jepang dan Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
