SPEKTRUM : Stop Hoax Teror Bom

Oleh: Siti Munawaroh 30 Mei 2018 | 02:00 WIB
Siti Munawaroh

Bagaimana perasaan Anda bila saat boarding atau menunggu pesawat take off, tiba-tiba seorang penumpang berujar dirinya membawa bom? Panik, ketakutan dan berlari keluar pesawat untuk menyelamatkan diri, tentunya. Namun, apabila teriakan bom itu ternyata sebuah candaan, ancaman, atau informasi palsu (hoax), tentu perasaan tadi berubah menjadi kesal, geram pun menggerutu.

Itulah yang dialami penumpang pesawat Lion Air JT 687 jurusan Pontianak-Jakarta di Bandara Supadio, pada Senin (28/5) malam. Sejumlah penumpang panik, berhamburan keluar dari pesawat, setelah seorang penumpang berinisial FN mengaku membawa bom, saat menaruh tas bawaannya di bagasi kabin pesawat.

Alhasil, oknum FN langsung diamankan pihak bandara dan aparat untuk diinterogasi. Akibat gurauan itu, seorang penumpang luka-luka, bahkan ada yang membuka paksa pintu darurat tanpa instruksi dari pilot.

Peristiwa ini menimbulkan kerugian bagi para penumpang karena keberangkatan tertunda hampir 3 jam. Maskapai pun turut dirugikan.

Ulah seperti yang dilakukan FN bukan kali pertama terjadi. Sepanjang Mei 2018, setidaknya ada sembilan kali hoax soal bom yang dilakukan penumpang pesawat.

Misalnya pada 2 Mei di pesawat Lion Air Jakarta-Tanjung Pandan, disusul 5 Mei, Lion Air rute Makassar-Surabaya, dan 12 Mei Lion Air rute Jakarta-Depati Amir serta 17 Mei di Batik Air rute Jakarta-Ternate.

Bom menjadi kata yang sensitif diutarakan di fasilitas publik, terlebih lagi pasca rentetan ledakan bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo, baru-baru ini.

Gurauan atau serius mengatakan bom di areal bandara, di dalam pesawat atau saat boarding, pelakunya akan berurusan dengan pihak berwajib.

Sesuai Pasal 437 UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, ada sanksi hukum bagi mereka yang memberikan informasi palsu yang membahayakan penerbangan. Ancaman pidana penjara 1 tahun (ayat 1) bagi setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Namun, bila candaan itu mengakibatkan matinya seseorang, pelaku bisa dipidana maksimal 15 tahun penjara (ayat 3).

Entah pelaku hoax teror bom tadi tidak mengetahui akibat hukumnya, iseng, atau ketidakmampuan dari pemerintah/aparat hukum untuk menegakkan sanksi sesuai amanat UU. Akibatnya, kejadian hoax macam ini terus berulang.

Alvin Lie, pengamat penerbangan sekaligus Ombudsman RI, melalui cuitannya @alvinlie21 yang diunggah pada Senin (21/5) memberikan pesan kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla bahwa tidak satupun kasus soal hoax bom diproses sampai di pengadilan.

Pasalnya, selama ini banyak kasus pelaku dibebaskan usai ditangkap, diinterogasi lalu membuat surat pernyataan, meminta maaf. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan sudah saatnya menegakkan amanat UU, konsisten menerapkan sanksi kepada pelaku hoax teror bom di angkutan udara.

Sanksi tegas bertujuan memberi efek jera (shock therapy) kepada pelaku. Harapannya candaan atau ancaman bom yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan tidak lagi terjadi dan berlarut-larut.

Keselamatan penerbangan menjadi sangat krusial, terlebih lagi Indonesia akan menghadapi musim mudik dan arus balik Lebaran 2018. Pesawat udara menjadi moda angkutan favorit bagi jutaan masyarakat yang melakukan mudik Hari Raya Idulfitri dan libur panjang.

Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang udara pada Lebaran 2018 mencapai 5,8 juta penumpang. Angka itu naik sekitar 10,78% dibandingkan dengan tahun lalu.

Kita tidak ingin deretan kasus hoax teror bom di pesawat, salah satunya yang dilakukan FN di Pontianak, bertambah panjang dan merugikan masyarakat, termasuk dunia penerbangan di Tanah Air. Jadi, stop hoax teror bom sekarang.

Editor: Inria Zulfikar

Berita Terkini Lainnya