Gerogoti 3% PDB, Pemerintah Berpacu Tekan Stunting

Oleh: Hadijah Alaydrus 28 Mei 2018 | 18:45 WIB
Penyuluhan Gizi untuk ibu dan anak oleh Palyja/dokumentasi

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah kian agresif mendorong penanganan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita di 100 kabupaten / kota pada 2018 mengingat kondisi kesehatan ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam jangka panjang, stunting menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2%—3% dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Jika PDB Indonesia sebesar US$13.000 triliun, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai US$260—US$390 triliun per tahun (Bank Dunia, 2016). 

Ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi stunting pun berpeluang mendapatkan penghasilan 20% lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami stunting.

Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, mengatakan pencegahan stunting menjadi prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019, mengingat saat ini, 1 dari 3 anak balita Indonesia menderita stunting. 

"Pada 2018, pemerintah fokus melakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten/kota prioritas. Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten/kota pada 2019," kata Bambang, Senin (28/5/2018). 

Bambang berharap anggaran pemerintah daerah yang dipatok untuk kesehatan sebesar 10% dari total anggaran dapat digunakan untuk program stunting tersebut. Bahkan, program padat karya tunai (cash for work) bisa diarahkan untuk program penanggulangan stunting. 

Dalam pelaksanaannya, Bambang mengatakan penurunan stunting harus dilakukan dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga. 

Program ini melibatkan Jaringan Lintas Agama (JALA) Cegah Stunting dan Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia (Pelkesi). Perwakilan Jaringan Lintas Agama (JALA) Cegah Stunting Nasyiatul Aisyiyah mengatakan pihaknya telah melakukan audensi dengan komisi IV, V dan X DPR RI. Selanjutnya, JALA akan melakukan audiensi dengan KSP dan Kepala Staf Kepresidenan. 

Secara independen, JALA mendukung upaya penanganan stunting sebagai agenda utama pembangunan Indonesia dengan melakukan monitoring program percepatan penurunan prevalensi stunting dan advokasi berbasis data.

Dia menuturkan anggota jejaring ini juga telah aktif terlibat dalam upaya penanganan stunting dengan menjangkau anggota di berbagai wilayah kerja di seluruh Indonesia.

Melakukan pendekatan penanggulangan dan pencegahan stunting melalui pemuka agama atau ulama sangat efektif untuk menjangkau masyarakat kecil. Selama ini, himbauan yang digencarkan melalui pemuka agama dan ulama terbukti berhasil, contohnya dalam program keluarga berencana (KB). 

Editor: Sutarno

Berita Terkini Lainnya