Pjs Wali Kota Minta Pelayanan OPD Pemkot Malang Berbasis TI

Oleh: Choirul Anam 21 Mei 2018 | 14:50 WIB
Pjs Wali Kota Minta Pelayanan OPD Pemkot Malang Berbasis TI
Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi (paling kanan) melihat Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah di Balai Kota Malang, Senin (11/5/2018) Bisnis/Choirul Anam

Bisnis.com, MALANG—Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi meminta pelayanan publik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Malang menggunakan layanan online atau berbasis teknologi informasi (TI) sehingga memudahkan masyarakat serta transparan.

“Saya minta organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan layanan menggunakan layanan digital sehingga mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan tersebut,” katanya di sela-sela peluncuran Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah alias ‘SAMPADE’ di Balai Kota Malang, Senin (21/5/2018).

Karena itulah, dia mengapresiasi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) dalam melakukan inovasi-inovasi, terutama terkait dengan layanan berbasis TI, online.

Kepala BP2D Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan layanan tersebut mengusung platform android. Penggunaan aplikasi tersebut bakal semakin memudahkan masyarakat, khususnya para Wajib Pajak (WP), untuk mengetahui informasi tentang perpajakan daerah secara aktual dan efisien.

Mulai dari informasi terkait objek pajak, informasi tagihan dan tunggakan, informasi sistem pembayaran dan pengumuman pajak daerah. Masyarakat juga bisa melakukan konsultasi pajak daerah hingga mengunduh peraturan pajak daerah dari aplikasi baru ini.

Panduan informasi dapat diakses kapan pun dan dimana pun melalui gadget, real time selama 24 jam. Untuk mengaksesnya, masyarakat bisa lebih dulu mengunduh aplikasi SAMPADE di Play Store secara gratis.

“Ini merupakan salah satu produk inovasi perkembangan teknologi informasi yang disediakan untuk memudahkan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya,” ungkapnya.

Berbagai kemudahan dan fasilitas pelaporan maupun pembayaran sudah dijalankan BP2D sejak bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dengan sistem pajak online yang terintegrasi internet dan langsung terkomputerisasi, maka setiap bulan WP tak perlu lagi menyampaikan dokumen administrasi perpajakan secara fisik ataupun membayar secara manual.

Karena WP dapat memanfaatkan TI dengan menggunakan e-SPTPD dan pembayaran melalui auto debit. “Kemudahan-kemudahan tersebut guna mengakomodir para WP yang terjebak keterbatasan waktu, jarak dan kesibukan aktifitas lain supaya tetap dapat melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya secara tepat waktu,”ujarnya.

Berbagai langkah dan program-program inovatif telah dijalankan dan terus berlanjut sampai sekarang, seperti penerapan tax banking, bayar pajak daerah cukup via transfer rekening hingga memperbanyak payment point di berbagai lokasi yang mudah diakses masyarakat. “Ini implementasi daritransparansi dan akuntabilitas kinerja,” ucapnya..

Hal itu sesuai amanah Pjs Walikota Malang, Wahid Wahyudi, yang memang mendorong terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat

Editor: Rustam Agus

Berita Terkini Lainnya