Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong PT PLN (Persero) untuk terus melakukan efisiensi guna mewujudkan tarif listrik yang terjangkau. Salah satu upaya dapat dilakukan adalah dengan menurunkan susut jaringan tenaga listrik.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy N Sommeng, saat membuka Verifikasi Susut Jaringan Triwulan I tahun 2018, di Semarang Jawa Tengah pada Rabu (16/5/2018).
Menurut Andy, 10 yang lalu angka susut jaringan masih dua digit. Saat ini sudah berkisar di angka 9%. "'Melalui kerja keras pemerintah dan PLN susut jaringan perlahan-lahan bisa diturunkan," ujar Andy dikutip dari laman resmi Ditjen Ketenagalistrikan, Kamis (17/5/2018).
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Djoko Rahardjo Abumanan melaporkan bahwa hingga akhir 2017, susut jaringan mencapai angka 9,75%.
"Hingga triwulan I tahun 2018 ini, angka susut jaringan sudah bisa ditekan lebih rendah dari penetapan tahun sebelumnya," kata Djoko.
Dia mengungkapkan bahwa PLN terus berupaya mengendalikan susut jaringan salah satunya dengan optimalisasi metering dan meningkatkan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL).
Selain peningkatan P2TL, Andy berharap PLN dapat melakukan perencanaan dan eksekusi workplan upaya penurunan susut jaringan. Sesuai Perdirjen 2785/20/DJL.1/2017, PT PLN diwajibkan menyusun roadmap penurunan susut jaringan lima tahunan dan target tahunan yang ditetapkan oleh Dirjen Ketenagalistrikan.
Andy menjelaskan bahwa hasil evaluasi tahun 2017 masih ada area dan rayon PLN yang nilai susutnya kategori hitam (lebih dari 13%) dan merah (antara 10-12,9%).
"Jika area dan rayon kategori merah dan hitam ini dapat menurunkan susutnya menjadi dibawah 10%, maka dipastikan susut jaringan nasional akan signifikan turun," kata Andy.
Selanjutnya, dia berharap agar personil unit terdepan PLN di tingkat terbawah dapat fokus mengimplementasikan workplan upaya penurunan susut jaringan ini. "Area dan Rayon saya harap dapat memahami dan mengetahui kondisi aset yang dimiliki.”
Sebagai upaya menurunkan susut jaringan non teknis, Andy berharap P2TL yang dilakukan PLN apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketenagalistrikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait penggunaan listrik secara ilegal. Apabila terdapat niat jahat yan didukung dua bukti permulaan yang cukup, PPNS dapat memproses secara hukum pelaku pengguna listrik secara ilegal, sehingga diharapkan timbul efek jera pelaku.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
