MUI 'Pelototi' Siaran Televisi Saat Prime Time

Oleh: Samdysara Saragih 17 Mei 2018 | 02:13 WIB
MUI 'Pelototi' Siaran Televisi Saat Prime Time
Warga membaca Alquran saat tadarus perdana di Masjid Jamik Asy-Syuhadak, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu (16/5/2018)./Antara-Saiful Bahri

Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia kembali memantau siaran televisi selama bulan suci Ramadan 1439 H sebagai bentuk tanggung jawab lembaga itu menjaga akhlak bangsa.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mengatakan pemantauan siaran televisi berlangsung pada prime time atau sebelum dan sesudah sahur serta buka puasa. Tim pemantau MUI bekerja untuk melihat potensi pelanggaran konten televisi.

Sebuah program dianggap melanggar bila menyiarkan tayangan bermuatan pornografi, pornoaksi, ramalan, kekerasan fisik dan psikis, lawakan berlebihan, serta cara berpakaian yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah.

MUI juga bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mendapatkan rekaman video yang menjadi landasan pemantauan.

“KPI memiliki peralatan dan SDM yang jauh memadai untuk  memantau konten siaran televisi,” katanya dalam himbauan tertulis jelang 1 Ramadan pada Rabu (16/5/2018).

Ma’ruf manambahkan hasil pemantauan 10 hari pertama bulan puasa bakal disampaikan MUI lewat jumpa pers. Adapun, hasil monitoring 20 hari selanjutnya diumumkan setelah Idulfitri.

“MUI menyampaikan apresiasi kepada stasiun televisi dan radio yang telah mempersiapkan berbagai acara siaran Ramadan yang sejalan dengan nilai-nilai akhlakul karimah sehingga tercipta situasi Ramadan yang khusyuk dan khidmat,” lanjut pernyataan MUI.

Menjelang Ramadan, MUI juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dapat mengganggu kekhusyukan dan kekhidmatan menjalankan ibadah puasa. Pelanggaran hukum itu a.l. peredaran minuman keras (miras), operasional tempat hiburan malam, dan prostitusi.

“Kami juga mengimbau kelompok masyarakat agar menghindari tindakan kekerasan seperti main hakim sendiri, sweeping, dan pelanggaran hukum lainnya,” ujar Ma’ruf.

Editor: M. Syahran W. Lubis

Berita Terkini Lainnya