KEBIJAKAN PANGAN : Strategi Pengembangan Pangan Fungsional

Oleh: Purwiyatno Hariyadi, Guru Besar bidang Teknologi Proses Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB 03 Mei 2018 | 02:00 WIB
Mujiyen menjemur tepung tapioka basah di Lapangan Dusun Tulung, Srihardono, Pundong, Bantul, Senin (02/04/2018)./JIBI-Desi Suryanto

Defisit BPJS Kesehatan menjadi sorotan. Demikian diberitakan harian Bisnis Indonesia edisi 1 Februari 2018. Disampaikan oleh menteri keuangan bahwa biaya kesehatan Indonesia terus meningkat, sehingga pada tahun ini BPJS Kesehatan harus mengalami defisit sebesar Rp9 triliun.

Pemerintah menyiapkan tujuh strategi untuk mengatasi hal tersebut tetapi lebih berifat strategis mitigasi saja. Secara jangka panjang, pemerintah perlu menyiapkan strategi pencegahan (preventif), meningkatkan kesehatan serta mengurangi peluang munculnya penyakit.

Permasalahan biaya kesehatan memang merupakan persoalan yang pelik dan dihadapi oleh banyak negara. Solusi untuk mengatasinya problema tersebut salah satunya adalah dengan strategi pengembangan pangan fungsional. Dalam hal ini, menarik untuk belajar dari negara lain, terutama bagaimana mereka mengatasai permasalahan meningkatnya biaya kesehatan ini, terutama dari Jepang dan Kanada yaitu dengan menata sistem pangan nasionalnya.

Pada awal tahun 1980-an, Pemerintah Jepang dihadapkan dengan permasalahan meningkatnya biaya perawatan kesehatan. Biaya kesehatan tinggi, bahkan semakin tinggi dengan meningkatnya umur harapan. Kondisi demikian mendesak pemerintah dan konsumen mencari alternatif pemecahannya. Pemerintah Jepang berkeyakinan bahwa ada hubungan erat antara kesehatan dan konsumsi pangan. Untuk mengkaji secara ilmiah, Pemerintah Jepang meluncurkan dan membiayai tiga (3) proyek skala besar untuk meneliti systematic analyses and development of functional foods, analyses of physiological regulation of the functional food dan analyses of functional foods and molecular design.

Hasil penelitian ini mendorong Pemerintah Jepang untuk mengembangkan sistem peraturan guna mendorong dan memberikan insentif bagi industri pangan agar memproduksi pangan yang dirancang untuk memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi negaranya.

Industri pangan Jepang, dengan skema dan tujuan jelas, kemudian meluncurkan kategori pangan khusus yaitu Foshu (Food for Specified Health Uses) pada 1991. Prakarsa Jepang ini mengguncang dunia dan diulas secara khusus oleh majalah Nature, dengan artikel yang berjudul Japan Explores the Boundary Between Food and Medicine (1993).

Sejak itulah istilah pangan fungsional lahir dan menjadi terkenal. Alhasil Jepang menjadi negara pertama dan konsisten sampai saat ini dalam mengatur dan mengembangkan pangan fungsional yang bertujuan meningkatkan kesehatan penduduknya.

Jepang mendefisinikan pangan fungsional sebagai jenis pangan tertentu dengan manfaat kesehatan yang telah terdokumentasi dan dibuktikan secara ilmiah.

Belakangan, Kanada juga meyakini bahwa konsumsi pangan fungsional akan mampu menekan biaya kesehatan nasional. Agriculture and Agri-Food Canada pada tahun 2002 menyatakan bahwa biaya kesehatan di negara tersebut berkurang paling tidak sebesar US$20 miliar per tahun melalui peningkatan konsumsi pangan fungsional yang didisain khusus untuk mencegah penyakit tidak menular, seperti diabetes dan jantung. Laporan mengenai pengembangan pangan fungsional tersebut diberi judul Potential Benefits of Functional Food and Nutraceuticals to Reduce the Risks and Costs of Disease in Canada.

Studi di Manitoba, yang merupakan salah satu provinsi di Kanada, juga menunjukkan bahwa konsumsi pangan fungsional mampu menekan biaya kesehatan sebesar 10%, yang berarti penghematan sebesar US$360 juta sampai US$400 juta setiap tahunnya (Valiente, 2014, Economic Impact to Manitoba of Increased Adoption of Healthy Food and Food Ingredients for Chronic Disease Management and Mitigation. Manitoba Agri-Health Research Network Inc).

Belum Dikembangkan

Bagaimana pengembangan di Indonesia? Indonesia pernah mempunyai Peraturan Kepala (Perka) BPOM (2005) tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional. Sesuai judulnya, fokus peraturan tersebut adalah pada pengawasannya, bukan kepada pengembangannya.

Perka ini dicabut dan kemudian diperbaharui sebagai Perka BPOM RI No HK.03.1.23.11.11.09909 Tahun 2011 tentang Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Olahan. Pada Perka BPOM ini pangan definisi fungsional mengalami perbaikan dibandingkan dengan definisi pada 2005, yaitu “pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan”.

Sekali lagi, fokus Perka adalah pada pengawasannya, bukan kepada pengembangannya. Peraturan dan kebijakan untuk mendorong dan memberikan insentif terjadinya pengembangan pangan funsgional di Indonesia belum pernah ada.

Sudah saatnya Indonesia menata sistem pangan nasionalnya untuk mengendalikan biaya kesehatan yang terus meningkat. Melalui Undang-Undang Pangan No. 18/2012, Indonesia perlu menata sistem pangan yang kondusif bagi terciptanya populasi yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Mengambil pelajaran dari Jepang dan Kanada serta mengingat bahwa secara tradisi Indonesia kaya akan potensi pangan fungsional maka Indonesia perlu serius menyusun skema pengembangan dan pengawasan untuk memberikan dorongan dan insentif bagi industri pangan nasional.

Hal ini sangat penting sebagai upaya untuk memproduksi pangan yang dirancang khusus dapat memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi bangsa ini. Kebijakan pengembangan pangan fungsional secara jangka panjang berarti menekankan pentingnya budaya pencegahan penyakit (preventif), sehingga pada gilirannya akan berkontribusi menekan biaya kesehatan dan beban BPJS Kesehatan.

Editor: Inria Zulfikar

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer