Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mematangkan peta jalan pendidikan vokasi guna mendukung perkembangan ekonomi digital disertai dengan revolusi Industri 4.0. Ada enam sektor industri yang diyakini menyerap tenaga kerja terbanyak sebagai prioritas pada penyusunan peta jalan ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia membutuhkan kompetensi baru bagi tenaga kerja Indonesia sebab dinilai masih menjadi kendala yang dihadapi bagi tenaga kerja Indonesia saat ini.
Tak hanya itu, terdapat ketidakselarasan antara kebutuhan industri yang memerlukan tenaga kerja andal dengan minimnya keahlian para pencari kerja. Selain itu, kurikulum berbasis kompetensi yang selama ini terdapat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pun masih minim.
"Hal ini menyebabkan ketidaksiapan lulusan SMK untuk dapat bersaing dalam dunia kerja. Saat ini, ada enam sektor sebagai motor penggerak ekonomi, yaitu manufaktur, agribisnis, pariwisata, tenaga kesehatan, ekonomi digital, dan pekerja migran," sebutnya, Kamis (19/4/2018).
Menurut Darmin, keenam sektor tersebut dapat banyak menyerap tenaga kerja setiap tahunnya. Penyerapan tenaga kerja secara rinci yakni manufaktur sebesar 575.000 pekerja, agribisnis 195.843 pekerja, pariwisata 3.333 pekerja, tenaga kesehatan 6.018 pekerja, ekonomi digital 5.172 pekerja, dan pekerja migran sebesar 243.265 orang.
Sementara itu, roadmap ini juga telah didukung dengan keluarnya payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Dia melanjutkan saat ini pemerintah telah mengidentifikasi dua kelompok pekerja yang sedang sangat dicari, yaitu untuk kebutuhan industri elektronik dagang (e-commerce) dan instruktur atau guru bidang vokasi.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri mengungkapkan enam sektor itu juga akan menjadi prioritas dalam penyusunan roadmap. Sementara itu, terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu kualitas, kuantitas, serta persebaran yang harus merata di berbagai daerah.
“Maka peran pemerintah daerah menjadi penting untuk mendukung pelatihan vokasi ini. China itu dahsyat karena ketiga hal tersebut,” tuturnya.
Di samping itu, Hanif menyarankan adanya sertifikasi keahlian di bidang tertentu karena akan membawa manfaat bagi tenaga kerja. Dengan adanya sertifikat keahlian ini, selain meningkatkan kompetensi, nantinya tenaga kerja bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga kualitas hidupnya pun akan jauh lebih baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
