PIPA MINYAK MASIH LAYAK : Pertamina Bisa Kena Sanksi Administrasi

Oleh: Surya Rianto 17 April 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan masih sesuai dengan ANSI B.31.4 atau layak operasi.

Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat Pertamina juga ada kesalahan dalam kasus tumpahan minyak Balikpapan tersebut.

Kesalahan itu adalah terkait dengan sistem peringatan dini (early warning) di area pipa ketika terjadi tumpahan yang tidak muncul. Pertamina mengklaim telah melakukan antisipasi dengan sigap terkait hal tersebut.

Pihak yang menjadi penyebab pipa minyak itu patah masih menjadi tanda tanya sampai saat ini. Tim investigasi pun masih terus mencari pihak yang menjadi penyebab pipa tersebut patah.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pipa Pertamina masih layak operasi, instalasi Kilang Balikpapan juga sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional sehingga daerah pipa penyalur itu sebagai daerah terbatas dan terlarang.

"Semoga tim investigasi secara cepat sehingga bisa segera menetapkan siapa yang salah," ujarnya, Senin (16/4).

Kejadian tumpahan minyak di Balikpapan yang menewaskan 5 orang itu memang masih dalam tahap investigasi.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Hubungan R. Agus H. Purnomo mengatakan, dari laporan disebutkan ada kesalahan komunikasi antara nakhoda dengan penjaga jangkar kapal pembawa batu bara tersebut. Jangkar pun disebut melorot tepat pada posisi pipa Pertamina dan tersangkut di pipa tersebut.

"Alhasil, pada Sabtu 31 Maret 2018 terjadi tumpahan minyak. Kami pun mengimbau kapal yang keluar masuk untuk keluar secara hati-hati," ujarnya.

Padahal, wilayah pipa Pertamina yang mengalir sampai Kilang Balikpapan itu adalah wilayah kapal dilarang menurunkan jangkar. Apalagi, di peta kapal disebut sudah jelas keterangan kalau daerah itu area pipa minyak.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, pihaknya masih belum bisa mendahului investigasi, tetapi dari beberapa pihak sudah ada indikasi. Namun, tidak etis kalau perseroan mengungkapkan dugaan tersebut. "Kami belum bisa menyimpulkan untuk saat ini," ujarnya.

Massa Manik menyebutkan, kalau faktor penyebab sudah diungkap, pihaknya akan menjadikan hal itu sebagai pembelajaran untuk seluruh bagian dalam operasi kilang. "Prioritas kami saat ini adalah menyelesaikan urusan lingkungan dan masyarakat terkena dampak," ujarnya.

KLHK segera menerbitkan sanksi administrasi kepada Pertamina sembari menyiapkan gugatan ganti rugi atas pencemaran di perairan Teluk Balikpapan akibat tumpahan minyak.

Sanksi administrasi itu berupa keharusan Pertamina Refinery Unit V Balikpapan melakukan kajian risiko lingkungan dan audit lingkungan wajib dengan fokus pada keamanan pipa penyalur minyak, kilang minyak, dan sarana pendukung.

"PT Pertamina RU V Balikpapan juga harus melanjutkan kegiatan penanggulangan tumpahan minyak dan pemulihan lingkungan akibat kebocoran pipa minyak," kata Menteri KLHK Siti Nurbaya dalam rapat kerja dengan Komisi VII, Senin (16/4).

Berdasarkan temuan hasil pengawasan oleh KLHK, papar Siti, ada ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Pertamina dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) mereka.

Pertama, dokumen lingkungan tidak mencantumkan dampak penting alur pelayaran pada pipa.

Kedua, dokumen lingkungan tidak mencantumkan kajian perawatan pipa. Ketiga, inspeksi pipa tidak memadai atau hanya untuk kepentingan sertifikasi. Keempat, tidak memiliki sistem pemantauan pipa otomatis. Kelima, tidak memiliki sistem peringatan dini.

Siti menuturkan, KLHK masih melakukan proses penegakan hukum lingkungan hidup, a.l. melanjutkan tindakan pengawasan terhadap penaatan kewajiban dalam perizinan lingkungan hidup.

KLHK juga sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap tumpahan minyak di laut yang akan dikoordinasi dengan Polda Kalimantan Timur, yang akan didukung oleh Ditjen Penegakan Hukum KLHK. (Surya Rianto/Sri Mas Sari)

Editor: Sepudin Zuhri

Berita Terkini Lainnya