RASIONALISASI TARIF TOL : Pembahasan Belum Tuntas

Oleh: Yanita Petriella & Irene Agustine 17 April 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — Badan usaha jalan tol masih menunggu aturan konkret perihal rasionalisasi tarif yang rencananya diterapkan di 39 jalan tol.

Sampai dengan saat ini, pemerintah masih belum menerbitkan aturan penurunan tarif yang akan dikompensasi dengan penambahan konsesi dan dibarengi dengan penyederhanaan golongan kendaraan tersebut. Harapannya, rencana tersebut dapat menekan ongkos logistik yang selama ini dinilai kemahalan.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road Herwidiakto mengatakan bahwa dia masih belum bisa memetakan dampak terhadap arus kas dan bisnis perusahaan karena aturan konkret dari rencana tersebut belum juga terbit.

Ditambah lagi, menurutnya, berdasarkan rencana pemerintah akan ada perbedaan perlakuan terhadap ruas yang dirasionalisasi. Ada yang tarifnya tetap, tetapi terkena imbas penyederhanaan golongan.

Selain itu, Herdiwiakto juga menuturkan bahwa perusahaan masih menunggu kepastian adakah kompensasi yang sebelumnya dijanjikan dapat membantu badan usaha agar dalam menanggulangi defisit arus kas.

“Kami masih tunggu realisasi konkretnya seperti apa, belum bisa diperkirakan [dampaknya]. Sekalian kompensasinya berupa apa,” katanya kepada Bisnis, Minggu (15/4/2018).

Beberapa ruas tol milik Waskita yang rencananya terkena dampak rasionalisasi antara lain Pejagan—Pemalang, Pemalang—Batang, Bekasi—Cawang—Kampung Melayu, Ciawi—Sukabumi, dan Pasuruan—Probolinggo.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) Desi Arryani mengatakan bahwa dia belum bisa menjelaskan dampak rencana rasionalisasi tarif untuk menurunkan tarif tol terhadap operasional bisnis perseroan saat ini.

Namun, dia memperkirakan rencana penurunan tarif dengan kompensasi perpanjangan konsesi berpotensi mengakibatkan defisit arus kas, utamanya pada awal pemberlakuan aturan tersebut.

“Kami masih menunggu konsep pemerintah, baik penurunan tarif dengan konsesi maupun re-clustering. Kami sampai saat ini masih menunggu kompensasi jika terjadi adanya defisit cashflow,” katanya belum ini.

Ruas tol JSMR sendiri tercatat yang paling banyak bakal dirasionalisasi tarifnya, Beberapa ruas tol itu di antaranya yakni Batang—Semarang, Surabaya—Mojokerto, Bogor Ring Road, Jakarta Cikampek Elevated II, Medan—Kualanamu—Tebing Tinggi, Balikpapan—Samarinda, dan Manado—Bitung.

Sementara itu, operator jalan tol Cikampek—Palimanan (Cipali), PT Lintas Marga Sedaya (LMS) juga menunggu aturan konkret mengingat ruas tolnya masuk dalam daftar yang akan dirasionalisasi, padahal tarif tol yang dikenakan kepada kendaraan golongan 1 di ruas itu sudah di bawah Rp1.000/km.

Wakil Direktur Utama LMS Firdaus Azis mengatakan bahwa tarif tol Cipali untuk golongan I saat ini yaitu Rp875/km atau sudah di bawah keinginan pemerintah yang akan menyamaratakan tol bertarif di atas Rp1.000/km untuk turun ke angka Rp1.000/km.

“Kami sebagai BUJT masih menunggu penjelasannya seperti apa. Mungkin kalau dari kami yang akan berdampak yang penyederhanaan golongan ya, karena tarif kami sudah di bawah yang diharapkan pemerintah,” ujarnya.

Dia mengakui bahwa pasti ada dampak dari penyederhanaan golongan mengingat Cipali merupakan salah satu jalan tol yang kerap dilewati angkutan barang skala besar. Jika selama ini kendaraan tersebut berada di golongan V, dengan rencana aturan pengelompokan hanya akan membayar untuk golongan III.

“Untuk penyederhanaan golongan kami rasa akan ada dampak, tetapi kami masih belum bisa memperkirakan. Masih menunggu,” ujarnya.

Dalam rencana regulasi penurunan tarif dengan kompensasi penambahan konsesi, tarif tol yang saat ini pada kisaran Rp1.200/km—Rp1.300/km pada golongan I akan diturunkan menjadi Rp1.000/km.

Penurunan juga berturut-turut berlaku dihitung dari tarif dasar tersebut menjadi 1,5 kali dan 2 kali pada golongan II dan III.

Implementasi aturan tersebut nantinya hanya akan diterapkan pada 39 ruas tol yang seluruhnya merupakan tol yang dibangun di atas 2010. Pasalnya, tarif tol sejak tahun itu rata-rata sudah berada di atas Rp1.000/km.

Sebagai gantinya, masa konsesi tol yang rata-rata berkisar 35 tahun—40 tahun akan diperpanjang sampai maksimal menjadi 50 tahun.

Pemerintah menilai internal rate of return investasi tidak terganggu karena penambahan masa konsesi akan mengompensasi penurunan tarif.

Sementara itu, skema penyederhanaan golongan nantinya akan mengklasterisasi golongan I, II, III, IV, dan IV menjadi tiga golongan baru. Rencananya, golongan I tidak berubah, sedangkan golongan II, III, IV, dan V akan ditetapkan menjadi dua golongan yakni di golongan II dan III.

Kendaraan yang masuk dalam golongan ini adalah angkutan logistik dengan kapasitas besar, yang mengeluh dengan tingginya tarif tol untuk golongan mereka selama ini.

MASIH DIBAHAS

Sementara itu, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Arie Setiadi Moerwanto mengatakan bahwa pemerintah masih membahas aturan terkait dengan harmonisasi tarif tol yang rencananya diterapkan pada 39 ruas tol di Indonesia. Pembahasan aturan harmonisasi tol masih dilakukan pengkajian secara mendetail.

"Ini masih dilakukan pembahasan, secepatnya akan diselesaikan," ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Adapun, Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan Brahmantio Isdijoso menuturkan saat ini, pembahasan insentif kepada badan usaha jalan tol diberikan dalam rangka harmonisasi tarif jalan tol.

Kebijakan pemberian insentif ini, lanjutnya, dikaji secara mendalam terutama terkait dengan implikasinya khususnya kepada investor jalan tol.

"Kami enggak ingin ada yang sifat diskriminatif, kami menjaga, kami harus tetap dilihat negara yang menghormati kontrak dan investor, menjaga kepercayaan investor di sektor infrastruktur," ucapnya.

Pembahasan insentif dilihat mulai dari tahun pembangunan, lalu jumlah trafik, dan sebagainya. Terlebih, pembangunan jalan tol di Indonesia berlansung dalam beberapa periode, mulai dari era 1970-an sampai dengan saat ini.

"Kebijakan penyesuaian dan implikasi pada kondisi tiap tol berbeda-beda. Ini masih proses dilihat masing-masing karakteristik tol," tutur Brahmantio. (B)

Editor: Zufrizal

Berita Terkini Lainnya