ATURAN TAYANGAN KAMPANYE : Televisi Lokal Keberatan Regulasi KPI

Oleh: Samdysara Saragih 16 April 2018 | 02:00 WIB

JAKARTA — Pengusaha televisi lokal mengeluhkan sejumlah larangan dari Komisi Penyiaran Indonesia mengenai konten siaran selama perhelatan pemilihan kepala daerah serentak 2018.

Pada 14 Februari 2018, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merilis surat edaran pengaturan penyiaran masa kampanye, masa tenang, dan hari pencoblosan pilkada 2018.

Penyelenggara penyiaran, misalnya, dilarang menayangkan iklan kampanye selain yang dibiayai Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, tidak boleh memuat ucapan selamat dari peserta pilkada, hingga dilarang menampilkan peserta pilkada sebagai pemeran acara sandiwara dan pembawa program siaran.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Jimmy Silalahi meminta agar aturan KPI tidak menghambat kesempatan anggotanya untuk mendapatkan keuntungan finansial secara proporsional dari perhelatan pilkada.

Selain itu, dia mengharapkan aturan KPI tetap menjunjung tinggi semangat kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat, dan nilai-nilai edukasi masyarakat terkait pilkada.

Menurut Jimmy, media bertanggung jawab mendidik masyarakat yang kurang teredukasi agar mengenal kontestan pilkada. Jangan sampai, kata dia, minat masyarakat untuk terlibat dalam pesta demokrasi tersebut justru menurun.

“Ketentuan yang dibuat KPI terkait aturan pilkada 2018 sebaiknya mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman kondisi dan kebutuhan informasi masyarakat di tiap daerah di Indonesia," tuturnya dalam keterangan resmi, Minggu (15/4).

Ketua Umum ATVLI Santoso menambahkan asosiasinya menghormati sejumlah ketentuan dalam surat edaran KPI maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kampanye di media. Namun, dia menilai KPI belum maksimal melibatkan para pemangku kepentingan saat merumuskan aturan penyiaran pilkada.

Menanggapi keluhan itu, Komisioner KPI Hardly Stefano mengatakan surat edaran komisinya merupakan tindak lanjut peraturan KPU. Surat edaran juga menyesuaikan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI 2012 dan kondisi di bidang penyiaran.

"Semangat kami adalah adanya keberimbangan dan proporsionalitas. Pada intinya kami tidak ingin merepotkan semua pihak," ujarnya.

Di sisi lain, Komisioner KPI Nuning Rodiyah menjelaskan instansinya sudah berkomunikasi dengan KPU terkait pemanfaatan televisi lokal saat debat publik kontestan pilkada. Penekanan target audiensi agar tepat sasaran selalu disampaikan kepada lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

“Bahkan, jika tidak ada televisi lokal di daerah tersebut kami dorong pemanfaatan lembaga penyiaran berlangganan asalkan sesuai dengan ketentuan produksi konten oleh lembaga penyiaran berlangganan,” kata Nuning. (Samdysara Saragih)

Editor: Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkini Lainnya