Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Data 223 RW Kumuh Jakarta Disoal, PDIP: Itu Data 2013, Apa masih Relevan!

Fraksi PDIP di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mempersoalkan basis data 223 RW kumuh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, karena menggunakan basis data BPS 2013.
Warga beraktivitas di rumah mereka yang berada di bantaran Sungai Ciliwung, di kawasan Manggarai, Jakarta, Kamis (8/2/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar
Warga beraktivitas di rumah mereka yang berada di bantaran Sungai Ciliwung, di kawasan Manggarai, Jakarta, Kamis (8/2/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta menerima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan beberapa catatan.

Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP, mengatakan salah satu catatan terdapat pada program pengentasan masalah di 200 RW kumuh di DKI Jakarta. Program penuntasan masalah kemiskinan tersebut tercatat dalam RPJMD tepatnya di BAB IX halaman 100.

Dalam draf tersebut, Anies menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 yang mencatatkan masih ada sebanyak 223 RW kumuh di Jakarta.

"Sementara saat ini sudah 2018, sudah lima tahun berlalu. Masa lima tahun tidak ada perubahan, jangan-jangan hanya tinggal 3 RW yang kumuh saja di Jakarta?" katanya ketika dihubungi, Rabu (11/4/2018).

Protes tersebut juga disampaikan Gembong langsung sesaat setelah Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengetok palu tanda pengesahan RPJMD dan tiga raperda lain saat Sidang Paripurna di gedung DPRD DKI, Selasa (10/4/2018).

Meski terkesan sepele, dia menilai penggunaan data BPS 2013 sangat tidak proporsional. Dia juga yakin Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang membantu Anies-Sandi tidak mungkin buta mengenai data kemiskinan di Jakarta.

Namun, lanjutnya, jika benar data lama tersebut dirancang seperti itu artinya Anies-Sandi menafikan atau tidak menganggap masa pemerintahan sebelumnya, yaitu Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.

"Apakah Pak Anies-Sandi menganggap sejak era kepemimpinan Jokowi, Ahok hingga Djarot tidak ada program yang signifikan untuk menuntaskan kemiskinan pada RW kumuh? Kalau iya kan artinya sama saja tidak ada kinerja dari pemerintahan sebelumnya untuk memperbaiki kualitas kampung kumuh," ucapnya.

Menanggapi pernyataan Gembong, Anies menyampaikan akan segera melakukan perbaikan data mengenai angka RW kumuh yang kadung telah tercatat dalam program kerjanya selama lima tahun dalam RPJMD 2017-2022.

"Kami akan melakukan perbaikan data termasuk rujukan tahunnya. Nanti semua ini akan kami cek," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper