Wakil Ketua MPR Setujui Pilkada Tidak Langsung

Oleh: Martin Sihombing 10 April 2018 | 17:20 WIB
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda (kiri) bersama Wakil ketua umum Gerindra Ferry Juliantono (kanan), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kedua kanan), Sekjen PKB Abdul Kadir Karding (kedua kiri) saat rilis survei tingkat elektabilitas untuk Pilkada 2018 wilayah Jawa Timur, di Jakarta, Minggu (11/8)./Antara-Galih Pradipta

Bisnis.com, BONTANG -  Wakil Ketua MPR Mahyudin setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung atau melalui DPRD.

Peserta Pilkada 2018 di Tapanuli Utara/Istimewa

"Dengan dipilih DPRD biaya untuk jadi kepala daerah itu murah, bahkan boleh dibilang gratis," kata Mahyudin di sela sosialisasi Empat Pilar MPR di Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (11/4/2018).

Selain itu, kata Mahyudin, pengawasan juga lebih mudah karena tinggal mengawasi para anggota DPRD, misalnya, apabila dikhawatirkan terjadi politik uang.

"Kalau anggota DPRD ada seratus, KPK tinggal turunkan 200 orang, satu anggota DPRD diawasi dua orang, pasti tak terjadi suap," ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Mahyudin, akan benar-benar terpilih kepala daerah yang berkualitas dan berkomitmen membangun daerahnya.

Menurut dia, harus diakui pilkada langsung menelan biaya politik yang besar. Kalaupun tetap dipertahankan, biaya penyelenggaraan, termasuk biaya kampanye dan saksi tidak dibebankan kepada calon.

Dia mencontohkan di satu kabupaten di Jawa Barat memiliki 70.000  tempat pemungutan suara. Jika untuk biaya saksi per TPS sebesar Rp100.000 maka dibutuhkan Rp7 miliar. "Itu biaya saksi saja. Jadi, begitu mahal biaya demokrasi kita. Itu yang menyebabkan banyak kepala daerah akhirnya terjerat kasus korupsi," ujarnya.

Menurut dia pilkada langsung di tengah pendapat per kapita yang masih menengah bahkan rendah tidaklah efektif.

Sumber : Antara

Editor: Martin Sihombing

Berita Terkini Lainnya