Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dalam hitungan pagu indikatif 2019, pemerintah akan membelanjakan lebih dari Rp823 triliun untuk kementerian dan lembaga.
Dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan menargetkan pertumbuhannya meningkat 7,6%— 13% pada 2019. Sementara itu, untuk belanja negara, khususnya pemerintah pusat akan naik 7,3%, sementara belanja daerah termasuk transfer dan dana desa akan mengalami kenaikan 8,3%.
Sri Mulyani mengatakan arahan Presiden untuk fokus ke pembangunan sumber daya manusia, akan difokuskan kepada program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), serta program yang dihadirkan untuk membantu rakyat miskin harus ditingkatkan akselerasi dan eksekusinya.
“Itu semua masih dalam hitungan pagu indikatif. Dimana untuk program prioritas yang disebutkan Presiden [pendidikan, vokasi, kesehatan, sosial] akan kita fokuskan,” tuturnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (9/4/2018).
Dalam pembukaan sidang kabinet, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya alokasi fokus dan priorotas anggaran APBN untuk hal-hal strategis.
“Kalau ga strategis, enggak usah,” tutur Kepala Negara.
Presiden menyampaikan, selama 3,5 tahun terakhir fokus kerja pemerintah pada infrastruktur. Terlihat pada akhir 2014, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran Rp170-an triliun untuk belanja di sektor ini.
Dia mengatakan setelah pemerintah fokus ke infrastruktur, anggaran belanja telah melampaui Rp300-an triliun. Setelah menggarap berbagai program infrastruktur strategis, saat ini pemerintah mengarahkan fokus belanja pada investasi bidang sumber daya manusia.
“Kita siapkan tahun ini programnya, dan kita jalannya tahun depan,” tegasnya.
Kendati program pembangunan SDM menjadi prioritas ke depan, Kemenkeu tidak lantas menghentikan anggaran untuk pelaksanaan program infrasturktur.
Menkeu menjelaskan alokasi untuk infrastuktur untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan akan diberikan pada level yang relatif konstan. Kementerian tersebut diminta melakukan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KBPU)
“sehingga anggaran untuk belanja modalnya tetap meningkat, sementara space untuk fiskalnya akan dipakai lebih banyak kepada belanja sosial dan pendidikan,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
