Bisnis.com, DENPASAR—Peran tim pengendali inflasi daerah atau TPID Bali akan diperkuat dengan penempatan kepala-kepala daerah di dalam struktur.
Sekda Bali Dewa Made Indra menegaskan apabila jabatan struktural TPID hanya diisi pejabat setingkat kepala biro atau kabag perekonkmian saja pasti tidak akan cukup kuat gebrakanya.
Karena itu, kepala daerah akan langsung dijadikan sebagai ketua TPID agar kuat posisi lembaga pengendali inflasi ini.
“Karena hanya kepala daerah yang bisa mengintegrasikan semua institusi yang ada di wilayahnya untuk berkoordinasi,” tuturnya usai pertemuan TPID Bali, Kamis (5/4/2018).
Dengan melibatkan kepala daerah, pengendalian seluruh instansi terkait mata rantai perekonomian dari hulu ke hilir yang melibatkan multi sektor akan lebih mudah berkoordinasi.
Mantan Kadis Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) ini berujar pengendalian inflasi harus di mulai dari kebijakan produksi, kebijakan tranfortasi, menejemen logistiknya dan interfensi di pasar.
Baca Juga
Mengingat mata rantai kita dari hulu ke hilir, maka tentu tidak cukup jika hanya pengendalian imflasi itu hanya di lakukan oleh institusi tertentu, karena perlu mengaitkan dari hulu sampai dengan hilir.
Keberadaan kepala daerah agar dapat mengendalikan semua instansi.
Menurutnya, pengendalian inflasi juga melibatkan banyak sektor seperti dinas pekerjaan umum hingga dinas perhubungan untuk memastikan bahwa arus transportasi untuk angkutan kebutuhan pokok berjalan lancar.
Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana menyambut baik rencana perubahan struktur tersebut karena akan memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel