Presiden Perintahkan Sertifikat Diangkat Tinggi-tinggi, Ini Alasannya

Oleh: Choirul Anam 28 Maret 2018 | 19:58 WIB
Presiden Perintahkan Sertifikat Diangkat Tinggi-tinggi, Ini Alasannya
Presiden Jokwi (dua dari kanan) bersama dengan Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi (kanan), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil (kiri) dan Gubernur Jatim Soekarwo (belakang) di Kota Malang, Jatim, Rabu (28/3/2018)./Istimewa

Bisnis.com, MALANG—Presiden Joko Widodo meminta warga untuk menujukkan sertifikat tanah yang mereka terima mengangkat tinggi-tingi agar diketahui khalayak luas bahwa sertifikat hak atas tanah yang sudah mereka terima tidak ada pengibulan dalam kegiatan penyerahan tersebut.

"Bapak ibu sertifikatnya tolong diangkat tinggi-tinggi. Supaya kelihatan semuanya bahwa sertifikat sudah kita serahkan dan tidak ada pengibulan," kata Presiden di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (28/3/2018).

Presiden menyerahkan secara simbolik kepada 12 orang penerima sertifikat di Malang, yakni Tutut Hariani, Rohman, Suliyono, Juliati, Syamsul Hadi yang berasal dari Kabupaten Malang.

Dengan diserahkannya sertifikat sebanyak 5.153 bidang dan diangkat ke atas, maka semua pihak bisa melihat semuanya. Intinya, sertifikat telah diserahkan pemerintah kepada warga dan tidak ada pengibulan.

“Sertifikat sudah kita serahkan dan tidak ada pengibulan. Sertifikat sudah diserahkan kepada bapak ibu semua, jangan diturunkan coba kita hitung.”

Terkait alasan mengapa penyelesaian sertifikat dipercepat dengan target 2017 sebanyak 5 juta bidang, tahun ini 7 juta bidang, dan tahun depan 9 juta bidang karena kepemilikan sertifikat baru 52 juta bidang dari 126 juta.

“Separoh saja belum ada. Tiap tahun hanya dibagi hanya 500.000-600.000 bidang. Jika hal itu terjadi maka baru 160 tahun baru rampung,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa kerja menteri dengan target. Di Jatim, pada 2023 semuanya harus dirampungkan. “Pak Menteri kalau tidak mencapai target, bakal dicopot,” ujarnya.

Menurut Presiden, sertifikat penting agar tidak ada sengketa lahan antara masyarakat dengan tetangga, keluarga, bahkan dengan BUMN. Kepala Negara juga menyarankan sertifikat dimasukkan plastik, difotocopy, ditaruh di lemari. Kalau yang asli hilang, yang fotocopy bisa untuk mengurus sertifikat pengganti.

“Pegang sertifikat, biasanya pengin disekolahkan. Ada yang iya, ada yang tidak. Untuk agunan ke bank, silahkan. Tolong dihitung dulu, dikalkulasi, bisa mengangsur atau tidak,” katanya.

Jika harus diagunkan, maka Presiden meminta masyarakat memilih bank yang melaksanakan program KUR dengan bunga 7%.

“Tanah luas, pinjam Rp700 juta. Keliru, jika dipergunakan membeli mobil biar gagah, muter-muter kampung. Paling enam bulan, setelah itu enggak bisa mencicil, diambil diler.”

Jika masyarakat meminjam dana di bank, maka dananya harus digunakan untuk modal kerja dan modal investasi. Jangan untuk membeli barang mewah untuk kenikmatan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan yang ada 5.153 penerima sertifikat dari Kab/kota malang dan kota batu yang diserahkan dalam kegiatan tersebut.

Dia mengakui, masih banyak tanah yang belum bersertifikat. “Seusai perintah Presiden, semua tanah tersertifikat. Di jatim 1,6 juta sertifikat tuntas tahun ini. Kami akan selesaikan seluruh tanah di Jatim 2023,” katanya.

Editor: Miftahul Ulum

Berita Terkini Lainnya