Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gawat! Penyaluran PKH Telat, Konsumsi Masyarakat Bisa Kian Melambat

Bisnis.com, JAKARTA Pemerintah mengakui adanya keterlambatan penyaluran bantuan sosial yang direncanakan cair setiap tanggal 25. Hal ini diyakini akan memengaruhi gejolak konsumsi di masyarakat yang menjadi salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi tahun ini.
Presiden Joko Widodo (kiri) berpidato di hadapan penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 1 Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1)./ANTARA-Nova Wahyudi
Presiden Joko Widodo (kiri) berpidato di hadapan penerima kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMA Negeri 1 Palembang, Sumatera Selatan, Senin (22/1)./ANTARA-Nova Wahyudi

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengakui adanya keterlambatan penyaluran bantuan sosial yang direncanakan cair setiap tanggal 25. Hal ini diyakini akan memengaruhi gejolak konsumsi di masyarakat yang menjadi salah satu tumpuan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara sangat menyayangkan dengan jumlah PKH yang naik signifikan ada hambatan penyaluran bantuan. Panen raya pun belum efektif dongkrak daya beli petani.

Nilai tukar petani per Februari justru turun 0,57% dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi 102,33.

"Indikator lain data BI soal Indeks penjualan riil turun 1,8% per Januari padahal Desember tahun lalu tumbuh 0,7%. Dengan kondisi ini dikhawatirkan pertumbuhan konsumsi kuartal I/2018 akan stagnan pada 4,9%," katanya, Minggu (11/3/2018).

Bhima menilai selanjutnya pada kuartal II/2018 karena ada momen musiman Lebaran, konsumsi masyarakat bisa tumbuh hingga 5,1%. Secara tahunan konsumsi diperkirakan tumbuh dikisaran 4,9%-5% alias tidak berbeda dari tahun lalu.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, keterlambatan penyaluran bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan atau PKH percontohan yang sebelumnya pada 24 kota dengan penerima 1,2 juta saat ini memang masih tahap penyelesaian evaluasi.

Dengan demikian, dari yang seharusnya tersalur tiap tanggal 25 pada Januari hingga Februari 2018, belum dapat berjalan sesuai dengan prediksi, sedangkan Maret ini sudah dipastikan terdistribusi secara bertahap.

"PKH tahun ini targetnya sampe 3,9 juta di 44 kota penerima loh, saat ini 1,2 sudah jelas terdata sisanya lagi yang sedang proses," katanya.

Selain PKH, dalam bantuan sosial tahun ini pemerintah juga menggulirkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari sebelumnya berbentuk beras sejahtera atau rastra juga terus menjadi pembahasan. Pasalnya, pemerintah akan mengurangi pasokan beras dari Bulog yang cukup besar.

Artinya, ada pula kekhawatiran dari penghentian pasokan Bulog ke pasar yang biasanya diterima pasti oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi stabilitas harga beras secara umum.

"Ini yang juga kemarin menjadi sangat diperhatikan dan diputuskan secara hati-hati. Namun, sekarang sudah clear karena dengan pemberian bantuan masyarakat melalui tunai akan mengurangi praktik-praktik kecurangan," ujarnya.

Selain itu, persoal data yang intersave secara ganda juga masih butuh penyelesaian. Tahun lalu, ada 6 juta penerima PKH dan 1,2 juta penerima BPNT.

Adapun, 40% dari BPNT sudah tercatat dalam PKH. Hal ini memang dimungkinkan, yakni masyarakat menerima bantuan dari dua program tetapi tidak perlu membuka dua rekening.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Achmad Aris
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper